AMBON, MalukuPubliknews.com – Gerakan pencegahan stunting di Kota Ambon mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng., turun langsung melakukan peninjauan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) di Kecamatan Baguala, Kota Ambon.
Dalam kunjungan tersebut, Tim Penggerak PKK Kota Ambon menunjukkan komitmennya dengan mengambil peran sebagai orang tua asuh bagi anak-anak yang masuk kategori berisiko stunting.
Deputi Bidang Dalduk
Deputi Bidang Dalduk Kemendukbangga/BKKBN Bonivasius bersama, Ketua TP PKK Kota Ambon Lisa Wattimena, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Dr. Edi Setiawan, S.Si., M.Sc., MSE, Kepala DPPKB Kota Ambon Ir. Juliana Welhelmina Patty, M.Si., serta jajaran pemerintah kecamatan, pemerintah desa/negeri, puskesmas dan kader Posyandu, mengunjungi keluarga risiko stunting (KRS) di Negeri Passo dan Desa Nania, Rabu (2/9/2026).
Sebanyak delapan anak berisiko stunting menjadi sasaran bantuan dalam kunjungan tersebut. Bantuan itu menjadi bagian dari dukungan langsung kepada keluarga agar kebutuhan anak, terutama terkait pemenuhan gizi dan kesehatan, dapat terus dipantau.
Bagi Bonivasius, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Pemerintah pusat ingin memastikan program yang telah dirancang dan disepakati benar-benar bergerak hingga tingkat keluarga.
“Kami dari pusat ingin melihat apakah program ini berjalan tidak saja di lapangan secara langsung. Ternyata memang berjalan dengan baik dan lancar,” kata Bonivasius seusai kegiatan.
GENTING Tak Bisa Hanya Mengandalkan Pemerintah karena itu, kata Bonivasius, pencegahan stunting membutuhkan keterlibatan banyak pihak. GENTING dirancang dengan pendekatan pentahelix sehingga pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media dan unsur lainnya dapat mengambil bagian sesuai peran masing-masing.
“Program GENTING ini bukan dari pemerintah saja, tetapi juga partisipasi semua orang. Semua orang bisa ikut membantu menurunkan bahkan menghilangkan stunting,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah TP PKK Kota Ambon yang ikut mengambil peran sebagai orang tua asuh.
Menurutnya, keterlibatan tersebut menjadi bukti bahwa gerakan pencegahan stunting dapat dibangun melalui partisipasi masyarakat, tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah.
“Ini salah satu contoh bagaimana Tim Penggerak PKK, yang notabene bukan mengambil anggaran dari APBD, tetapi kelompok masyarakat. Ada ibu-ibu PKK, pegawai dan lainnya yang ikut menyumbang,” katanya.
Angka Turun Bukan Berarti Perjuangan Selesai, namun Bonivasius mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar tidak terlena ketika angka stunting mengalami penurunan.
Menurutnya, pencegahan stunting merupakan pekerjaan berkelanjutan. Setiap kelahiran baru menghadirkan tantangan baru untuk memastikan anak tumbuh sehat dan memperoleh asupan gizi yang cukup.
“Jangan sampai kita berpikir, ini selesai sekarang, sudah turun, angka stuntingnya nol. Tidak. Muncul lagi anak yang baru lahir, sehingga harus dijaga terus,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kondisi anak yang lahir sehat tidak otomatis menjamin terbebas dari risiko gangguan pertumbuhan. Penyakit maupun buruknya pola makan dapat memengaruhi tumbuh kembang anak.
“Anak lahir sehat, dua tahun sehat, tetapi karena terserang penyakit atau makannya tidak baik, pertumbuhannya bisa terganggu. Karena itu program ini harus terus-menerus dijaga,” jelasnya.
Untuk memastikan nota kesepahaman atau MoU yang diturunkan dari Pusat benar-benar berjalan di daerah bahkan masyarakat.
“Kunjungan ke Ambon juga menjadi momentum bagi Kemendukbangga/BKKBN untuk memastikan kerja sama dengan TP PKK tidak berhenti di atas kertas,” ucapnya.
Bonivasius mengatakan kementerian memiliki MoU dengan Tim Penggerak PKK di tingkat pusat. Karena itu, implementasinya di daerah perlu dipastikan berjalan nyata.
“Kami punya MoU antara kementerian dengan Tim PKK di tingkat pusat. Sebenarnya kami ingin mengecek apakah itu hanya MoU saja atau di lapangan berjalan,” ungkapnya.
Hasilnya, kata Bonivasius, kerja sama tersebut telah diterapkan di Kota Ambon. Ia bahkan menyebut pelaksanaan GENTING di Ambon sebagai salah satu contoh konkret implementasi kerja sama tersebut.
“Artinya, MoU yang ada di pusat itu dilaksanakan juga di Kota Ambon,” katanya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Ambon Lisa Wattimena menegaskan bahwa, pencegahan harus dilakukan sejak anak teridentifikasi memiliki risiko. Penanganan tidak boleh menunggu sampai gangguan pertumbuhan terjadi.
Ia menilai persoalan stunting membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, keluarga dan masyarakat.
“Penanganan stunting membutuhkan kerja bersama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Keluarga, kader, pemerintah negeri dan desa, serta seluruh masyarakat harus ikut mengambil bagian,” ujar Lisa.
Menurutnya, keterlibatan TP PKK sebagai orang tua asuh merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap keluarga yang membutuhkan dukungan dalam memastikan anak tumbuh sehat.
Program GENTING di Kota Ambon diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi menjadi gerakan bersama yang terus mengawal tumbuh kembang anak dan memperkuat kesadaran masyarakat bahwa pencegahan stunting dimulai dari keluarga.(MP/Humas)
