AMBON, MPNews.com – Angka stunting di Kota Ambon mencapai 20 persen. Sementara itu, prevalensi stunting di Provinsi Maluku masih berada pada angka 28,4 persen, dengan sejumlah kabupaten mencatat angka yang jauh lebih tinggi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan stunting di Maluku masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam memastikan intervensi pemerintah benar-benar berdampak terhadap perbaikan gizi dan kesehatan anak.
Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Dr. Edi Setiawan, S.Si., M.Sc., MSE, dalam Forum Komunikasi Publik bertajuk “Beta Dengar, Beta Paham” yang berlangsung di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Rabu (21/10/2026).
Dalam pemaparannya, Edi menjelaskan bahwa berdasarkan data yang disampaikan untuk periode 2023–2024, angka stunting di Maluku masih berada pada 28,4 persen. Di tengah kondisi tersebut, kesenjangan angka stunting antara kabupaten/kota masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Dia mencontohkan, Kabupaten Buru Selatan yang mencatat angka stunting sebesar 39,7 persen. Angka tersebut berarti hampir empat dari setiap sepuluh anak di daerah itu mengalami stunting.
“Ini adalah gambaran ketidakmerataan problematika pembangunan keluarga yang ada di Provinsi Maluku,” ujarnya.
Di mengungkapkan, pemerintah bersama Dinas Kesehatan telah menjalankan berbagai program untuk menekan angka stunting. Salah satunya melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam membantu keluarga berisiko stunting.
Namun, menurutnya, tingginya jumlah penerima manfaat belum otomatis menunjukkan bahwa persoalan stunting telah berhasil diatasi.
Di menyebutkan, dari sasaran sebanyak 5.700 penerima, capaian penerima manfaat GENTING telah mencapai hampir 170 persen.
“Dari total sasaran 5.700, penerima manfaatnya sudah jauh lebih tinggi, hampir 170 persen. Tetapi, apakah yang kita lakukan ini sudah bisa mengatasi masalah stunting?” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya mengevaluasi efektivitas program, bukan semata-mata mengukur keberhasilan berdasarkan jumlah penerima bantuan.
Menurut Edi, penanganan stunting tidak cukup hanya melalui edukasi. Diperlukan intervensi gizi yang lebih konkret agar anak-anak dan keluarga sasaran memperoleh dukungan nutrisi sesuai kebutuhan.
Karena itu, GENTING didorong untuk memperluas keterlibatan orang tua asuh, baik perorangan maupun komunitas, sektor swasta, akademisi, media, serta berbagai pihak lainnya.
BKKBN Ajak Perusahaan Terlibat
Di mengaku, bantuan yang diberikan selama ini masih banyak bergantung pada kontribusi perorangan dengan sumber pendanaan terbatas. Kondisi tersebut membuat dukungan dari sektor swasta menjadi penting untuk memperkuat pelaksanaan program.
Dalam waktu dekat, Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Maluku berencana menggelar kegiatan GENTING di Kota Ambon dengan mengundang perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kami akan mengundang seluruh perusahaan swasta, BUMD, dan BUMN untuk bersama-sama mengatasi permasalahan ini,” ungkapnya.
Keterlibatan dunia usaha diharapkan dapat memperluas dukungan terhadap keluarga berisiko stunting, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi dan peningkatan kualitas hidup.
Selain GENTING, pemerintah juga melaksanakan sejumlah program pendukung, di antaranya bantuan nutrisi bagi sekitar 700 penerima manfaat, pembangunan jamban sehat bagi 177 keluarga, penyediaan akses air bersih, serta bantuan rumah layak huni.
Untuk program bedah rumah yang dikelola Pemerintah Provinsi Maluku, Edi menyebutkan sebanyak 62 keluarga telah menerima bantuan.
Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Maluku juga melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting untuk meningkatkan kapasitas keluarga, termasuk dalam mengembangkan kemampuan ekonomi dan mengelola sumber daya finansial.
“Kita tingkatkan kapasitas mereka agar ke depan kehidupan keluarga semakin baik,” tuturnya.
Penanganan stunting di Maluku membutuhkan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, karena Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh banyaknya bantuan yang disalurkan, tetapi juga oleh dampaknya terhadap pemenuhan gizi, kondisi kesehatan anak, serta kesejahteraan keluarga.
Dengan demikian, evaluasi program dan penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting untuk memastikan upaya penurunan stunting benar-benar memberikan hasil bagi masyarakat. (MP/Norin)
