AMBON, MPNews.com – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengungkapkan hasil audit Inspektorat Kota Ambon terkait dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang dikenal dengan istilah SK bodong.
Dalam konferensi pers yang berlangsung di Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026), Bodewin menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026 untuk mengungkap fakta penerbitan SK bodong, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, mengetahui aliran uang, serta menghitung kerugian keuangan daerah.
Dari hasil audit tersebut, ditemukan sebanyak 45 ASN yang menerima dan menggunakan SK kenaikan pangkat bodong. Mereka tersebar di sekitar 20 sekolah di Kota Ambon.
“Jadi, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat, ditemukan sebanyak 45 ASN memegang SK kenaikan pangkat bodong. Seluruhnya tidak memiliki Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ungkap Bodewin.
Ia menjelaskan, dalam proses pengurusan SK tersebut, ditemukan adanya uang yang diserahkan oleh 45 ASN kepada pihak-pihak tertentu dengan total mencapai Rp74,7 juta.
Sementara itu, akibat penyesuaian gaji berdasarkan SK yang tidak sah, pemerintah daerah mengalami kelebihan pembayaran atau kerugian keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta.
“Uang yang diserahkan oleh para ASN tersebut sebanyak Rp74,7 juta. Kemudian, dari SK yang diterbitkan dan dilakukan penyesuaian gaji, ditemukan kelebihan pembayaran atau kerugian keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta,” jelasnya.
Bodewin mengungkapkan, hasil pemeriksaan juga menemukan sejumlah pihak yang diduga terlibat dengan peran berbeda. Salah satunya adalah seorang perempuan berinisial GOKS yang bukan ASN, tetapi merupakan istri seorang ASN di lingkungan BKPSDM.
GOKS diduga menghimpun uang dari para guru, membantu perubahan data kepegawaian melalui akun MyASN, serta menyerahkan SK yang tidak sah. Selain itu, terdapat ASN berinisial JM dan LR yang juga ditemukan memiliki keterkaitan dalam proses pengurusan dokumen tersebut.
Menurut Bodewin, modus yang digunakan adalah membangun kesan seolah-olah pihak yang mengurus kenaikan pangkat memiliki kewenangan resmi. Bahkan, GOKS diketahui mendatangi sekolah-sekolah dengan mengenakan seragam ASN dan membawa surat tugas yang tidak pernah diterbitkan secara resmi.
Para guru juga diminta menyerahkan username, password, dan kode akses MyASN untuk membantu proses perubahan data kepegawaian.
“ASN tidak boleh memberikan akun dan akses kepegawaiannya kepada pihak lain. Ini menjadi salah satu hal yang harus kita benahi agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” tegasnya.
Ia menambahkan, 45 ASN tersebut dikategorikan sebagai korban karena menyerahkan uang dan dokumen serta menggunakan SK yang tidak sah. Namun, sebagai aparatur negara, mereka juga dinilai melakukan kesalahan karena tidak mengikuti mekanisme resmi pengurusan kenaikan pangkat melalui prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Bodewin menyampaikan bahwa Inspektorat telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah, di antaranya memperbaiki sistem pengendalian kenaikan pangkat, meningkatkan sosialisasi kepada seluruh ASN, melakukan verifikasi terhadap 45 SK, serta memperkuat pencocokan data kepegawaian oleh BKPSDM.
Pemerintah Kota Ambon juga akan memisahkan fungsi pengusul, verifikator, dan pelaksana pembayaran untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses administrasi kepegawaian.
Selain itu, pemerintah akan menghitung kembali kelebihan pembayaran sebesar Rp24,6 juta serta mempertimbangkan pemberian sanksi administratif kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Lebih lanjut, Bodewin menegaskan bahwa hasil audit beserta bukti SK asli dan SK bodong akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
“Untuk hasil pemeriksaan ini, bukti SK asli dan SK bodong akan dibawa dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum supaya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa Inspektorat tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan tersangka. Penetapan tersangka merupakan kewenangan aparat penegak hukum setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan.
“Kita sudah memiliki data awal dari hasil pemeriksaan Inspektorat. Selanjutnya, kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Kita berharap, jika terbukti melanggar hukum, pihak-pihak yang terlibat dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutup Bodewin. (MP/Norin)
