Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Cegah Korupsi, Gubernur Maluku Sepakati Langkah Perbaikan Bersama KPK RI

oleh -1 Dilihat
oleh

AMBON, MPNews.com – Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (17/11/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk mengevaluasi sekaligus membenahi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada sektor-sektor yang memiliki potensi risiko korupsi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung beserta jajaran, fungsionalis Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Boyke Martz Siagian, S.E., M.Si., Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, serta pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Dalam keterangannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesepahaman dan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pelaksanaan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama, antara lain mekanisme pemberian dana hibah, pengajuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa, serta potensi benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Semangat utama dari rapat koordinasi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Sudah ada kesepahaman yang dituangkan dalam hasil rapat, termasuk langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” tegas Gubernur.

Hendrik menambahkan, seluruh kesepakatan tersebut harus segera ditindaklanjuti secara konkret oleh masing-masing pihak. Ia menegaskan bahwa upaya pembenahan tidak perlu menunggu pembentukan satuan tugas khusus, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat pemerintahan sesuai kewenangannya.

Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada KPK RI dan Kementerian Dalam Negeri atas pendampingan serta kolaborasi dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Maluku.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, menjelaskan bahwa sinergi antara KPK, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Pemerintah Provinsi Maluku, dan DPRD merupakan bagian penting dari upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.

Ia mengungkapkan, berdasarkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Bahkan, indeks integritas Provinsi Maluku masih berada pada kategori rentan terhadap korupsi, dengan capaian di bawah angka 72,9 persen.

Karena itu, KPK mengapresiasi komitmen Gubernur Maluku beserta jajaran yang telah menyatakan kesediaan melakukan langkah-langkah perbaikan secara signifikan. Komitmen tersebut juga telah dituangkan dalam berita acara rapat, dengan tindak lanjut yang harus dilaporkan kepada KPK selambat-lambatnya pada akhir Desember 2026.

KPK secara khusus menyoroti tiga area utama yang perlu mendapat perhatian, yakni perencanaan pembangunan, pengelolaan belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.

Pada aspek perencanaan pembangunan, pembenahan diarahkan pada mekanisme pengusulan dan pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD, baik dari sisi prosedur maupun substansinya. Sementara pada belanja hibah, diperlukan penguatan tata kelola agar penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun pada sektor pengadaan barang dan jasa, KPK mendorong penguatan evaluasi, pengawasan, dan perbaikan sistem di seluruh perangkat daerah dengan dukungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

KPK juga menekankan pentingnya peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran guna memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.

Melalui koordinasi dan kolaborasi ini, Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen menjadikan pencegahan korupsi sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.

Tata kelola yang baik, pemerintahan yang bersih, dan pelayanan publik yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Maluku yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. (DISKOMINFO MALUKU)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.