AMBON, MPNews.com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku mendorong perguruan tinggi agar mengambil peran lebih besar dalam menghadapi persoalan kependudukan di daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Maluku, dr. Mauliwaty Bulo, M.Si dalam kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan yang digelar di Kantor Perwakilan BKKBN Maluku, Senin (17/11/2025). Kegiatan ini diikuti mahasiswa dan dosen dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Maluku sebagai bagian dari upaya membangun jejaring, berbagi praktik baik, serta meningkatkan kapasitas akademisi dalam isu kependudukan.
Dalam arahannya, dr. Mauliwaty menjelaskan bahwa penguatan peran perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan kependudukan. Ia menekankan bahwa upaya tersebut perlu didukung oleh kolaborasi akademik dan riset yang solid antar perguruan tinggi dan lembaga terkait.
“Perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi pusat pengembangan ilmu, riset, inovasi, dan pencetak generasi berdaya saing. Melalui program Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan, diharapkan kampus tidak hanya mengkaji permasalahan kependudukan, tetapi juga menerjemahkannya menjadi rekomendasi kebijakan, program pemberdayaan, serta edukasi publik,” ujar dr. Mauliwaty Bulo, M.Si.
Ia menjelaskan tantangan kependudukan saat ini — mulai dari dinamika demografi, bonus demografi, kesehatan reproduksi, hingga ketimpangan wilayah — membutuhkan intervensi berbasis riset dan data yang valid. Dalam konteks itu, perguruan tinggi berperan strategis sebagai pusat ilmu pengetahuan dan inovasi.
Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi melakukan kajian, tetapi juga mendorong rekomendasi kebijakan, penguatan edukasi publik, serta pendampingan masyarakat. Ia menekankan pentingnya integrasi literasi kependudukan dalam proses pendidikan.
“Penguatan literasi kependudukan harus menjadi bagian dari proses pendidikan sehingga mahasiswa memiliki pemahaman holistik tentang dinamika penduduk dan dampaknya bagi masa depan bangsa,” tambahnya.
Lebih jauh, dr. Mauliwaty mendorong terbangunnya kemitraan yang lebih solid antara kampus, pemerintah daerah, dan masyarakat guna memastikan program kependudukan berbasis data dapat diterapkan secara lebih efektif. Kolaborasi lintas disiplin juga menjadi keharusan mengingat isu penduduk menyentuh aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan teknologi.
Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat kapasitas akademisi serta menghasilkan langkah strategis untuk mendukung pembangunan kependudukan di Maluku.
“Semoga upaya kita hari ini menjadi bagian dari kontribusi nyata bagi terwujudnya penduduk Indonesia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing,” tutupnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber, yakni Perwakilan Pusat Studi Kependudukan dan Pedesaan Universitas Pattimura Ambon, Dr. Johan M. Tupan, ST., MT, yang membawakan materi Internalisasi Dokumen Kependudukan dalam Penguatan SDM Perguruan Tinggi; serta Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Maluku, Marthin Manuputty S.Sos., M.Si, dengan materi Penguatan Kependudukan bagi Perguruan Tinggi. (BKKBN)
