Ambon, MPNews.com – Bank Indonesia (BI) melalui Kantor Perwakilan Provinsi Maluku memastikan kesiapan dalam memenuhi kebutuhan uang masyarakat selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025.
Komitmen ini sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi Maluku yang terus menunjukkan perbaikan, serta upaya penguatan sistem pembayaran non-tunai di wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Mohamad Latif yang didampingi oleh Deputi Kepala Perwakilan, bidang sistem moneter, Rakhmat Pratama, dan Deputi Kepala Perwakilan bidang sistem Pembayaran, Dicky R. Afriyanto dalam acara Desiminasi Laporan Perekonomian Provinsi Maluku dan Temu Media yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, yang berlangsung di Santika Hotel Kota Ambon, pada Kamis (13/03/1025).
Dalam pemaparannya, Rakhmat Pratama menjelaskan, Perekonomian Maluku tetap tumbuh positif dengan capaian pertumbuhan sebesar 6,53% (yoy) pada triwulan I 2024, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,24% (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,02% (yoy). Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Maluku pada 2024 mencapai 5,34% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,21% (yoy).
Menurutnya, Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh administrasi pemerintahan yang meningkat berkat realisasi belanja APBN. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga mengalami peningkatan yang signifikan, dipicu oleh momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Natal, pemilihan kepala daerah serentak, serta berbagai acara seremonial seperti wisuda perguruan tinggi yang turut mendorong sektor perdagangan besar dan eceran.
Pada tahun 2025, ekonomi Maluku diproyeksikan tetap tumbuh positif pada rentang 4,18%-5,18% (yoy). Konsumsi rumah tangga diperkirakan terus meningkat seiring dengan daya beli masyarakat yang lebih terjaga, didukung oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku sebesar 6,5%.
Dari sisi sektoral, pertumbuhan ini akan ditopang oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (PKP) yang mendapat dorongan dari permintaan mitra dagang utama serta kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang diharapkan meningkatkan pertumbuhan industri pendukung di sekitar pelabuhan utama Maluku.
Dari sisi inflasi, Maluku mencatat kenaikan 1,33% (yoy) pada Februari 2025, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,76% (yoy). Namun, inflasi di Maluku diprakirakan tetap berada dalam rentang target 2,5 ±1% (yoy) pada 2025. Risiko utama yang dapat mendorong inflasi adalah ketidakpastian global yang meningkatkan harga emas serta naiknya harga komoditas global seperti gandum dan CPO. Di sisi lain, produksi pangan domestik yang relatif stabil diharapkan dapat menahan laju inflasi lebih lanjut.
Ia juga mengatakan, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga stabilitas harga bahan pangan melalui berbagai program, seperti Gerakan Pasar Murah, pemantauan harga melalui sidak pasar, serta pelaporan neraca pangan strategis untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan.
Hal yang sama juga disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, bidang sistem Pembayaran, Dicky R. Afriyanto menjelaskan, Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, transaksi non-tunai di Maluku juga menunjukkan peningkatan pesat.
Bank Indonesia melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terus mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Saat ini, terdapat 7 Pemda yang telah berstatus Pemda Digital dan 5 Pemda berstatus Maju dalam digitalisasi transaksi.
Menurutnya, Pada Januari 2025, volume transaksi QRIS di Maluku tumbuh 144,44% (yoy) dengan total 478 ribu transaksi. Jumlah pengguna QRIS mencapai 149 ribu orang, sementara jumlah merchant yang menggunakan QRIS meningkat menjadi 85 ribu merchant. Untuk meningkatkan adopsi QRIS, Bank Indonesia bersama mitra strategis terus mengadakan sosialisasi, QRIS Experience, serta kolaborasi dengan berbagai instansi guna mempercepat digitalisasi pembayaran di Maluku.
“Sebagai upaya perlindungan konsumen, Bank Indonesia juga memperkuat literasi terkait sistem pembayaran digital melalui program PEKA (Peduli, Kenali, dan Adukan) serta berbagai kampanye edukasi bersama mitra strategis terkait,” jelas Dicky R. Afriyanto.
Untuk memastikan ketersediaan uang tunai selama Ramadhan dan Idul Fitri, Bank Indonesia Maluku meluncurkan program SERAMBI (Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idulfitri) yang berlangsung 3-23 Maret 2025. Program ini mencakup tiga pilar utama, yaitu:
1. Pemenuhan Kebutuhan Uang – Menyediakan uang dalam jumlah cukup, dengan pecahan yang sesuai dan dalam kondisi layak edar.
2. Layanan Kas – Memfasilitasi layanan penukaran uang bagi masyarakat melalui berbagai titik layanan.
3. Edukasi dan Komunikasi – Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya merawat uang Rupiah serta transaksi non-tunai.
Pada periode Ramadhan dan Idul Fitri 2025, kebutuhan uang tunai di Maluku diproyeksikan mencapai Rp756,3 miliar, yang terdiri dari:
Uang Pecahan Besar (UPB): Rp706,3 miliar
Uang Pecahan Kecil (UPK): Rp50,01 miliar
Untuk mendukung layanan penukaran uang, Bank Indonesia Maluku telah menyiapkan 29 titik layanan, yang terdiri dari:
12 titik layanan kas keliling di berbagai lokasi strategis, 14 titik layanan di kantor perbankan, 3 titik layanan di Kas Titipan
Masyarakat dapat melakukan pemesanan penukaran uang melalui sistem PINTAR (https://pintar.bi.go.id) sesuai dengan periode yang telah ditentukan.
Ia juga mengatakan, Bank Indonesia Maluku terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendukung digitalisasi transaksi, serta memastikan kebutuhan uang masyarakat terpenuhi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang solid, sinergi dalam pengendalian inflasi, serta akselerasi transaksi non-tunai, Maluku semakin siap menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang.
Melalui berbagai program dan inisiatif strategis, Bank Indonesia berharap dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Maluku, sehingga perekonomian daerah tetap tumbuh berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global.(MP-Norin)
