AMBON, MPNews.com – Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Maluku mendorong 30 indikator Kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Demikian hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dr. Mauliwaty Bulo, M.Si, kepada wartawan saat didampingi Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Maluku, Marthin Manuputty, S.Sos., M.Si, Ketua Tim Kerja Peran dan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Meivie Matulessy, S.E., M.A., serta Ketua Tim Data dan Informasi Sara Hitipeuw, S.Sos, di ruang kerjanya, Senin (11/8/2025).
Dia mengatakan, saat ini pihaknya sementara berupaya mendorong pemerintah daerah untuk memasukan 30 indikator kependudukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah diantaranya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Jadi 30 indikator Kependudukan dapat dimasukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah agar, dapat ditetapkan target per tahun, sehingga dapat dievaluasi perkembangannya, apakah capaian sudah sesuai target atau belum,” ujarnya.
Dia mengakui, penduduk merupakan subjek sehingga, hal ini tidak dapat dilupakan.
“Hal ini kurang tepat apabila dilupakan, karena itu kita mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan internalisasi indikator kependudukan ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah,” paparnya.
Saat ini, kata dia, Pemerintah Provinsi Maluku telah menyetujui hal ini, karena dari 30 indikator terdapat 24 indikator telah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Untuk RPJMD tingkat kabupaten, rata-rata indikator yang diintegrasikan sudah di atas 15, kecuali Kabupaten Buru Selatan yang baru memasukkan 14 indikator,” jelasnya.
Dia berharap, 30 indikator dalam dimasukan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Kita terus melakukan koordinasi agar seluruh indikator dapat masuk dalam dokumen RPJMD di seluruh kabupaten/kota,” harapnya.
Selain itu, tambah dia, 30 indikator yang masuk perencanaan pembangunan daerah diantaranya, total fertility rate (angka fertilitas total) yakni, jumlah angka kelahiran, Age-Specific Fertility Rate (ASFR) yakni, perempuan usia 15 hingga19 tahun, proporsi kebutuhan keluarga berencana yang terpenuhi, angka kematian bayi, serta angka kematian ibu dan lain-lain.
Karena itu, setelah dimasukan ke dalam dokumen perencanaan akan dibuat rencana aksi oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga dapat dipantau setiap tahun.
“Kita akan pantau aksi setiap OPD agar, diketahui secara menyeluruh apakah masyarakat telah menerima manfaat dari setiap indikator perenacanan yang ada,” tandanya. (MP/Norin)
