AMBON, MPNews.com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menegaskan kembali pentingnya penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) sebagai bagian dari strategi nasional percepatan pembangunan manusia berbasis keluarga.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dr. Mauliwaty Bulo, M. Si., saat membuka secara resmi Kegiatan Orientasi Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2025, yang berlangsung di Golden Palace Hotel Ambon, Rabu (30/7/2025).
Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
Kampung KB dinilai sebagai miniatur pembangunan nasional yang mencerminkan sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan keluarga di tingkat akar rumput.
Sementara di Maluku, capaian pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas tahun 2024 baru mencapai 82 persen.
“Tahun 2024 yang lalu, capaian pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas untuk Provinsi Maluku baru mencapai 82 persen. Ini menjadi PR dan tugas kita bersama untuk berkolaborasi dalam mencapai target pembentukan dan peningkatan klasifikasi Kampung KB di tahun 2025,” ujarnya.
Lanjutnya, secara nasional, hingga 2024 telah terbentuk 24.538 Kampung KB dengan kategori Mandiri dan Berkelanjutan.
Namun, rendahnya tingkat pelaporan menjadi tantangan utama yang perlu segera dibenahi.
“Pelaporan menjadi bagian terpenting yang harus menjadi perhatian pengelola Kampung Keluarga Berkualitas. Tanpa pelaporan, capaian yang sudah ada tidak bisa terukur dengan baik,” tambahnya.
Dia juga menekankan perlunya peningkatan klasifikasi Kampung KB setiap tahun sebesar lima persen hingga 2029, sehingga pada akhir periode, 55 persen desa/kelurahan dapat mencapai klasifikasi mandiri dan/atau berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan juga menyinggung transformasi kelembagaan BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024.
Dalam konteks ini, Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) menjadi acuan utama dalam menyusun kebijakan hingga pelaksanaan program di daerah.
“Dengan transformasi kelembagaan ini, Kampung Keluarga Berkualitas diharapkan menjadi miniatur kebijakan nasional. Kita harus menjawab tantangan pembangunan keluarga dengan mengintegrasikan program dan menyelaraskan penggerakan di lapangan,” tegasnya.
Diharapkan di tiap kampung KB dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB sebagaimana amanat Peraturan BKKBN Nomor 20 Tahun 2023.
Sementara pemerintah daerah diharapkan membentuk Tim Koordinasi Optimalisasi Kampung KB lintas sektor.
Penguatan kampung KB juga perlu didukung melalui pemanfaatan dana BOKB untuk pelatihan Pokja, penyusunan rencana kerja masyarakat (RKM), penggerakan program di lapangan, serta penguatan pelaporan melalui website resmi Kampung Keluarga Berkualitas.
“Pelaporan penyelenggaraan Kampung KB harus menjadi program kerja prioritas di setiap tingkatan—kabupaten/kota, provinsi hingga pusat,” imbuhnya.
Menutup sambutannya, Kepala Perwakilan mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan orientasi dengan penuh semangat, seraya berharap hasil kegiatan ini dapat memperkuat pelaksanaan program Kampung KB yang berkualitas dan berketahanan.
“Semoga membawa manfaat besar dan menjadi bekal bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap program pembangunan keluarga yang berkualitas dan berketahanan,” tandasnya.
Kegiatan turut dihadiri Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Ambon, Ir Juliana Welhelmina Patty, M.Si., Kepala Sekolah SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon, Donald Wolter Dias, S. HUT., Ketua dan anggota Pokja Kampung Keluarga Berkualitas, serta Petugas lapangan KB, Penyuluh KB dan P3K.
Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan Penghargaaan kepada SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon sebagai Juara 2 Regional 3 Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) terbaik tahun 2025 oleh Kepala Perwakilan BKKBN Maluku kepada Kepala Sekolah. (Humas BKKBN)
