AMBON, MPNews.com – Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dr. Mauliwaty Bulo, M.Si, bersama Tim Kerja Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) mengikuti Virtual Meeting Forum Nasional Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang digelar secara daring dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Menteri (Sesmen) Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan tersebut diikuti secara daring yang terpusat di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait, yakni Bappeda Provinsi Maluku, Bappedalitbang Kota Ambon, Dinas Dukcapil Provinsi Maluku, dan Dinas PPKB Kota Ambon.
Sementara itu, perangkat daerah dari kabupaten/kota lainnya di Maluku turut berpartisipasi secara virtual dari lokasi masing-masing.
Dalam arahannya, Sesmen Prof. Budi Setiyono menyampaikan sejumlah materi strategis mengenai Tata Kelola Kependudukan, Konsep Tata Kelola Integralistik, serta arah pembangunan menuju Tata Kelola Kependudukan Negara Maju.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Dr. Eng. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, turut menjelaskan pentingnya penyusunan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program kependudukan. Melalui PJPK, arah kebijakan pembangunan dapat lebih terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujar Dr. Bonivasius dalam paparannya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dr. Mauliwaty Bulo, M.Si, menegaskan bahwa pelaksanaan PJPK menjadi langkah penting untuk memastikan arah pembangunan di Maluku semakin berbasis data dan sesuai kebutuhan wilayah.
“Peta Jalan ini menjadi panduan bagi daerah untuk memastikan pembangunan manusia berjalan seimbang, tidak hanya dari sisi jumlah penduduk, tetapi juga kualitas dan pemerataannya,” ujarnya usai kegiatan.
Forum Nasional PJPK diikuti oleh seluruh Bappeda/Bappelitbangda tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta perangkat daerah yang menangani bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, memberikan bimbingan penyusunan PJPK, serta memperkokoh koordinasi lintas sektor dalam mendukung kebijakan kependudukan berbasis data dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.(**)
