Ambon,MPnews.com-Berdasarkan rilis BPS, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan kota di Provinsi Maluku Januari 2024 rendah dan terkendali. Perhitungan inflasi IHK pada gabungan kota di Provinsi Maluku pada Januari 2024, telah menambahkan Kabupaten Maluku Tengah, sehingga saat ini perhitungan tersebut berdasarkan pada 2 kota serta 1 kabupaten di Provinsi Maluku. Pada bulan Januari 2024, inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Maluku secara bulanan sebesar 0,19% (mtm). Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi bulan Desember 2023 yang mengalami inflasi sebesar 0,41% (mtm). Meskipun demikian, realisasi inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku tersebutlebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi nasional sebesar 0,04% (mtm). Secara spasial, tekanan inflasi berasal dari Kota Ambon dengan inflasi sebesar 0,42% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,37% (mtm). Di sisi lain, Inflasi Kota Tual pada bulan Januari 2024 mengalami deflasi, dengan angka sebesar -0,25% (mtm), tidak setinggi inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,99% (mtm). Kabupaten Maluku Tengah, sebagai kabupaten IHK terbaru, mengalami deflasi pada Januari 2024, dengan angka sebesar -0,09%.
Melandainya inflasi Gabungan Kota di Maluku didorong oleh penurunan angka inflasi pada kelompok Transportasi. Pada bulan Januari 2024, komoditas Tarif Angkutan Udara mengalami penurunan hingga mengalami deflasi, dengan andil deflasi sebesar -0,12% (andil mtm). Penurunan angka inflasi angkutan udara sejalan dengan normalisasi pasca HBKN Nataru, serta terjadi tren penurunan harga avtur hingga Januari 2024. Sedangkan secara kelompok, angka realisasi kelompok Transportasi mengalami penurunan bahkan deflasi sebesar -0,86% (mtm), mengalami penurunan dibandingkan Desember 2023 yang inflasi sebesar 0,37% (mtm). Penurunan tekanan inflasi pada kelompok Transportasi juga berasal dari komoditas bensin yang mengalami deflasi, dengan angka andil sebesar -0,01% (andil mtm). Terjadinya deflasi pada komoditas bensin diakibatkan oleh penyesuaian harga BBM non subsidi oleh Pemerintah Pusat pada Januari 2024.
Secara kelompok, tekanan harga yang masih terjadi bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi pada bulan Januari 2024. Meskipun mengalami inflasi, realisasi inflasi Januari 2024 sebesar 0,77% (mtm) lebih kecil dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 1,02% (mtm). Tekanan inflasi bersumber dari komoditas hortikultura dan perikanan, antara lain: Tomat, Ikan Layang, dan Ikan Selar yang mengalami inflasi, dengan realisasi andil inflasi masing-masing sebesar 0,30% (andil mtm); 0,24% (andil mtm); dan 0,11% (andil mtm). Peningkatan inflasi komoditas hortikultura khususnya Tomat utamanya dampak dari kondisi cuaca yang mengakibatkan gagal panen di Jawa Timur, sebagai salah satu daerah pemasok di Maluku. Lebih lanjut, inflasi pada komoditas perikanan dipengaruhi oleh kondisi cuaca.
Secara tahunan, pada bulan Januari 2024, tekanan inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Maluku tetap terkendali, meskipun mengalami peningkatan. Inflasi tahunan tercatat sebesar 4,12% (yoy), meningkat dibandingkan realisasi bulan sebelumnya sebesar 2,81% (yoy). Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional sebesar 2,57% (yoy). Namun demikian, tingkat inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku tersebut berada di atas sasaran inflasi Nasional tahun 2024 yang ditetapkan pada rentang 2,5+1% (yoy).
Pada Januari 2024 tingkat inflasi di Provinsi Maluku rendah dan tetap terkendali. Hal ini merupakan hasil peran koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang terus memperkuat berbagai upaya sinergis, secara intensif untuk meredam tingkat inflasi, khususnya yang berasal dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau. Untuk menghadapi risiko kedepan khususnya ketergantungan terhadap daerah sentra di luar daerah, TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota terus merumuskan berbagai strategi untuk menurunkan risiko tekanan inflasi ke depan. Salah satu kegiatan yang dilakukan pada bulan Januari 2024 adalah kegiatan operasi pasar, rapat penguatan TPIP/TPID, realisasi CBP Bulog, dan juga percepatan pembentukan neraca pangan Maluku sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait pemenuhan komoditas pangan strategis. ( MP 01 )
Post Views: 1,461
