AMBON, MPNews.com – Memasuki Maret 2026, Provinsi Maluku mengalami deflasi sebesar 0,75% (mtm), berbalik arahdibandingkan Februari 2026 yang mencatat inflasi sebesar 0,58% (mtm).
Hal ini disampaikan, Plt Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Dhita Aditya Nugraha melalui release yang dikirim kepada media MalukuPubliknews.com, Kamis (2/4/2026).
Dia mengatakan, secara spasial, deflasi terutama bersumber dari Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon yang masing-masing mencatat deflasi sebesar 1,40% (mtm) dan 0,43% (mtm).
Namun demikian, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh realisasi inflasi diKota Tual sebesar 0,37% (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Maluku tercatat sebesar 3,40% (yoy), masih berada dalam rentang sasaran target inflasi nasional sebesar 2,5±1% (yoy).
“Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 5,97% (yoy), serta sedikit di bawah tingkat inflasi nasional sebesar 3,48% (yoy),” ujarnya.
Selain itu kata diia, capaian deflasi bulan ini utamanya bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil inflasi (mtm) masing-masing sebesar 0,73% dan 0,03%.
Sementara itu, deflasi pada kelompok ini terutama disumbang oleh penurunan harga komoditas perikanan antara lain, Ikan Layang, Ikan Selar, Ikan Tongkol, dan Ikan Cakalang dengan andil deflasi (mtm) masing-masing sebesar 0,36%, 0,23%, 0,16%, dan 0,12%.
“Penurunan harga komoditas perikanan tersebut didukung oleh kondisi meteorologi maritim yang relatif kondusif sehingga mendorong peningkatan produksi perikanan. Selain itu juga dipengaruhi oleh intervensi pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan ikan tangkap, serta pelaksanaan intervensi pasar yang dilakukan melalui penjualan ikan beku pada harga yang lebih rendahdibandingkan harga ikan segar,” paparnya.
Dia mengakui, realisasi deflasi yang lebih dalam juga dipengaruhi oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan jasa lainnya, dipengaruhi oleh harga emas yang mengalami penurunan dipasar internasional.
Untuk itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi, khususnya melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Kedepan, lanjut dia, upaya pengendalian inflasi komoditas pangan akan terus disinergikan secara berkelanjutan bersama TPID sepanjang tahun 2026, dengan mengacu pada penguatan empat pilar utama pengendalian inflasi (4K), yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
“Langkah pengendalian tersebut mencakup penjagaan ketersediaan pasokan dengan penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) bersama wilayah sentra produksi, peningkatan keterjangkauan harga melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta pemantauan rutin stok dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting guna memastikan kelancaran distribusi. Di sisi lain, komunikasi efektif terus diperkuat melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan serta penyampaian informasi harga dan pasokan kepada masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi,” tandasnya. (MP/Norin)
