AMBON, MPNews.com – Kabupaten Maluku Tengah meraih nilai tertinggi dalam penilaian kualitas dokumen indikator Pembangunan Keluarga dan Kependudukan (PJPK) di Provinsi Maluku dengan capaian sebesar 90,44 persen.
Akui Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Dr. Edi Setiawan, S.Si., M.Sc., MSE. Pada kegiatan Inolementasi Penggerakan Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Mendukung Kapitalisasi Bonus Demografi Melalui Skema PJPK yang berlangsung di aula Kantor BKKBN Maluku, Selasa (1/9/2026).
Setelah, Kabupaten Maluku Tengah menempati posisi tertinggi dengan capaian 90,44 persen, disusul Kota Tual 90,17 persen, Kabupaten Buru 88 persen, dan Kabupaten Kepulauan Aru 76,89 persen.
Sementara itu, masih terdapat sejumlah daerah yang dokumennya perlu dilakukan revisi, yakni Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kota Ambon.
“Penyusunan dokumen PJPK untuk kabupaten/kota di Provinsi Maluku saat ini telah mencapai 100 persen, namun masih ada yang masih melakukan revisi,” Katanya.
Dia menjelaskan, pada saat pihaknya tiba di Maluku, PJPK Maluku masih 0 persen, sehingga dilakukan validasi dan telaah yang ditindaklanjuti dengan berbagai perbaikan, makanya saat ini PJPK telah mencapai 100 persen.
“Pada minggu pertama ketika bertemu Pak Sekda Provinsi Maluku masih 0, belum ada tulisan maupun goresan. Namun, atas bantuan Pemerintah Pusat, Maluku boleh berbangga bahwa PJPK Maluku telah mencapai 100 persen,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, apa yang dicapai saat ini, merupakan hasil kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota dalam mendorong penyusunan dan penyempurnaan dokumen PJPK.
“PJPK harus mampu menjadi instrumen yang menerjemahkan persoalan kependudukan ke dalam program nyata bukan berhenti sampai di dokumen perencanaan,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya mendorong agar Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), yang merupakan program warisan BKKBN, dapat menjadi lokus pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Karena itu, tim telah melakukan FGD bersama kader pengelola Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Hunut,” jelasnya.
Dia berharap hasil FGD tersebut dapat menjadi bahan pengayaan untuk memperkuat implementasi seluruh indikator PJPK di tingkat desa.
“Harapannya bisa menjadi pengayaan bagi kami untuk kita implementasikan seluruh indikator-indikator PJPK di tingkat desa,” harapnya.
Berdasarkan hasil telaah dan validasi yang telah ditindaklanjuti melalui perbaikan serta penyempurnaan dokumen oleh pemerintah daerah, Edi memberikan apresiasi terhadap capaian yang telah diraih.
Namun, menurutnya, capaian 100 persen tersebut tidak boleh berhenti pada kelengkapan dokumen. Hal yang lebih penting ke depan adalah memastikan implementasi PJPK berjalan secara nyata di lapangan.
“Meski kita telah mencapai 100 persen, progres ke depan bukan hanya pada dokumen yang berkualitas, namun yang perlu diperhatikan yakni implementasi yang ada,” tegasnya.
Dia meminta, dukungan Pemerintah Provinsi Maluku untuk membantu proses penyempurnaan dokumen tersebut sehingga hasil revisi dapat segera disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Kami meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku untuk membantu kami agar hasil revisi dapat disampaikan ke pusat, sehingga kita dapat mencapai hasil yang maksimal,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa PJPK bukan hanya menjadi tanggung jawab BKKBN, melainkan merupakan bagian dari tugas dan misi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan kependudukan dan keluarga.
“PJPK bukan milik kami, bukan milik BKKBN, tapi milik pemerintah daerah dan menjadi misi kita bersama,” ucapnya.
Dia berharap melalui kegiatan tersebut implementasi PJPK di Provinsi Maluku dan kabupaten/kota semakin kuat, terarah, dan mampu memberikan dampak nyata.
“Kampung Keluarga Berkualitas dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga, terutama melalui optimalisasi potensi bonus demografi, ” tandasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan, Keluarga/BKKBN, Dr. Bonivisius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng., Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Dr. Edi Setiawan, S.Si., M.Sc., MSE, Kepala BPS Provinsi Maluku, pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Bappeda, serta kepala OPD yang membidangi pengendalian penduduk di kabupaten/kota se-Provinsi Maluku. (MP/Norin)
