Ambon, MPNews.com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Maluku mencatat capaian positif pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk sepanjang tahun 2025.
Capaian tersebut mengemuka dalam Kegiatan daring tentang Evaluasi Capaian Bidang Pengendalian Penduduk dan Dialog Kinerja Menuju Target Tahun 2026 yang digelar mulai tanggal 03 s/d 06 Februari 2026 sebagai langkah penguatan kinerja dan penyusunan strategi program Bangga Kencana.
Evaluasi ini menjadi ruang refleksi bersama untuk menilai kinerja program secara komprehensif, tidak hanya dari sisi capaian indikator, tetapi juga dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan.
Dinamika kependudukan yang berkaitan erat dengan pembangunan sosial dan ekonomi menuntut kebijakan pengendalian penduduk yang terencana, berbasis data, serta terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, ungkap Kepala Perwakilan BKKBN Maluku dr.Mauliwaty Bulo, M.Si.
Sepanjang 2025, Program Pengendalian Penduduk di Provinsi Maluku difokuskan pada penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), Rumah Data Kependudukan (RDK), dan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).
Pembentukan Kampung KB telah mencapai 100 persen sesuai jumlah desa dan kelurahan di Maluku. Dari 731 Kampung KB dengan klasifikasi dasar, sebanyak 335 Kampung KB berhasil meningkatkan klasifikasinya, sehingga tersisa 396 Kampung KB yang menjadi target peningkatan pada tahun 2026.
Pada aspek penguatan data, jumlah Rumah Data Kependudukan meningkat dari 816 RDK menjadi 836 RDK pada tahun 2025. Pembentukan RDK menjadi prioritas pada tahun 2026 agar seluruh Kampung KB memiliki basis data kependudukan yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Sementara itu, pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan juga menunjukkan peningkatan signifikan. Tahun 2025 tercatat sebanyak 105 sekolah di seluruh jenjang telah menjadi SSK, meningkat dari 32 sekolah pada tahun sebelumnya. Meski demikian, perlu kerja keras berkelanjutan untuk memperluas pembentukan SSK di seluruh jenjang pendidikan, mengingat kondisi geografis Maluku yang bercirikan kepulauan dan keterbatasan akses antarwilayah.
“Kita juga harus jujur mengakui bahwa masih terdapat berbagai tantangan, dan hambatan untuk pencapaian program, tapi jangan jadikan tantangan itu sebagai hambatan tetapi jadikan tantangan itu sebagai peluang untuk berkreasi dan berinovasi untuk mencapai tujuan, ujarnya.”
dr. Waty berharap, melalui evaluasi dan dialog kinerja ini, Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Maluku berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi, mendorong inovasi program, serta menyusun langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan guna mencapai target pengendalian penduduk tahun 2026 secara berkelanjutan. (**)
