Laturiuw Angkat Bicara terkait Tenaga Honor

oleh -1001 Dilihat
oleh

Ambon,MPnews.com-Ketua Komisi II kota Ambon Chritiano Laturiuw angkat bicara terkait tenaga Honor yang tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

 

“Dalam konteks ini pentingnya akurasi dan ketersediaan data dalam setiap lembaga pendidikan, terutama dalam Dapodik yang sementara menjadi sorotan,” ujarnya dalam kegiatan FKP RKPD di hotel Marina Ambon, Selasa (27/2/24).

Dia mengatakan, data yang ada Dapodik digunakan oleh pemerintah pusat untuk melihat keberadaan sekolah dan menangani persoalan-persoalan yang ada.

“Ada kekhawatiran bahwa data yang ada dalam Dapodik Kota Ambon tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan, ” paparnya.

Dia mengakui, tenaga honorer menjadi perhatian penting karena, Kota Ambon yang mendapatkan kesempatan dengan jumlah kuota honorer terbesar.

“Meskipun Kota Ambon telah mendapatkan kuota yang cukup besar dari pemerintah pusat, namun masih terdapat kendala dalam memanfaatkannya secara maksimal. Dalam dua tahun terakhir, kuota 942 pada tahun 2022 dan kuota 597 pada tahun 2023, hanya sekitar 300 tenaga honorer yang dapat diterima,” jelasnya.

Dia menuturkan:, kuota yang besar tidak pernah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah kota dan tenaga honorer di Kota Ambon.

“Saya tidak tau kendalanya ada di bagian mana tapi sangat di sayangkan jika kuota sebanyak itu tidak kita pergunakan dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan pemetaan terkait jumlah tenaga honorer yang tersedia dan tugas-tugas yang mereka jalankan,” tuturnya.

Selain itu, perhatian juga perlu diberikan terhadap jumlah tenaga honorer dan pegawai secara keseluruhan, mengingat belanja gaji yang mencapai lebih dari 40% dari total APBD. Dalam hal ini, forum seperti ini diharapkan dapat memberikan catatan yang perlu diperhatikan oleh pihak terkait.

“Dalam perjuangan untuk meningkatkan layanan pendidikan dan menyelesaikan masalah tenaga honorer. Semua catatan dan masukan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Ambon dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Dengan adanya langkah-langkah yang tepat dengan begitu layanan pendidikan dan kesejahteraan tenaga honorer dapat meningkat di Kota Ambon,” tutupnya. (MP Grace )