Jakarta, MPNews.com – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd, menegaskan peran strategis penyuluh KB sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga hingga tingkat keluarga, termasuk dalam pengawalan program Makan Bergizi Gratis bagi Ibu hamil, Ibu menyusui, dan Balita Non PAUD (MBG 3B).
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IPeKB Indonesia Tahun 2026 yang turut dihadiri Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos, serta diikuti lebih dari 700 penyuluh dari seluruh Indonesia di Gedung Graha Dirgantara, Kamis (12/2/2026).
Dalam arahannya, Menteri Wihaji menyatakan bahwa Kemendukbangga/BKKBN mengemban mandat sebagai pelaksana kebijakan Presiden di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga.
“Kita adalah pelaksana kebijakan Presiden. Setiap program harus benar-benar sampai kepada masyarakat. Penyuluh adalah ujung tombak yang memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa tahun 2026 menjadi fase penting implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan melalui 32 indikator yang dijalankan pemerintah daerah dengan pendekatan evaluasi berbasis kinerja.
Pada saat yang sama, kementerian juga mengawal program prioritas nasional, termasuk MBG 3B, yang membutuhkan pendampingan, edukasi, serta penguatan koordinasi agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi keluarga.
Menurut Menteri Wihaji, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh kesiapan strategi dan kapasitas pelaksana di lapangan. Penyuluh KB menjalankan fungsi edukasi, advokasi, dan fasilitasi keluarga guna memastikan setiap intervensi pembangunan keluarga berjalan terintegrasi dan selaras dengan arah kebijakan nasional.
Rakernas IPeKB 2026 menjadi forum konsolidasi organisasi, sinkronisasi program kerja, serta penajaman strategi pelaksanaan kegiatan. Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum DPP IPeKB Indonesia menyampaikan bahwa Rakernas ini merupakan tonggak penting untuk memperkuat soliditas penyuluh KB dan PLKB dalam mengakselerasi pelaksanaan Program Bangga Kencana dan program prioritas Kemendukbangga/BKKBN secara terpadu.
Melalui Rakernas 2026, IPeKB Indonesia meneguhkan komitmen mendukung kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga secara terukur dan berkelanjutan, serta memperkuat peran penyuluh dalam pendampingan keluarga dan pengawalan MBG 3B di lapangan. (BKKBN).
