PeAMBON, MPNews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mulai menempuh jalur hukum terkait dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) tidak sah yang diduga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah.
Melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda), Pemkot Ambon telah menyampaikan surat laporan pengaduan tertanggal 10 November 2026 kepada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari konferensi pers Pemkot Ambon yang digelar pada Senin (9/11/2026).
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon, Hendrik Toisuta, melalui rilis yang diterima media ini, Rabu (12/11/2026), mengatakan pengaduan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kewibawaan administrasi pemerintahan, melindungi keuangan negara/daerah, serta memastikan setiap tindakan yang mengatasnamakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijaga melalui pemerintahan yang tertib, transparan, dan berintegritas,” ujarnya.
Hendrik menjelaskan, terdapat sejumlah pokok persoalan yang disampaikan dalam pengaduan tersebut. Di antaranya, dugaan penerbitan SK tidak sah yang perlu ditelusuri melalui pemeriksaan keaslian dokumen, kewenangan penerbitan, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat.
Selain itu, Pemkot Ambon juga menyoroti dugaan potensi kerugian keuangan negara/daerah akibat penerbitan dan/atau penggunaan SK tersebut.
Namun, keberadaan maupun besaran kerugian tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan oleh aparat berwenang.
Hal lain yang turut menjadi perhatian adalah status pihak yang diadukan. Berdasarkan informasi dalam pengaduan, pihak tersebut bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Saat ini, Bagian Hukum Pemkot Ambon masih menunggu disposisi Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk proses lebih lanjut sesuai prosedur kepolisian.
Tahapan tersebut termasuk kemungkinan pembuatan Laporan Polisi (LP) dan penerbitan surat tanda penerimaan laporan apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi.
Dengan demikian, Hendrik menegaskan, proses yang telah dilakukan Pemkot Ambon sejauh ini masih sebatas penyampaian surat laporan pengaduan. Sementara penerbitan Laporan Polisi masih menunggu tindak lanjut dari pihak kepolisian.
Pemkot Ambon, lanjutnya, menghormati kewenangan dan independensi aparat penegak hukum. Seluruh dugaan yang dilaporkan diserahkan kepada aparat berwenang untuk diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal itu juga dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
“Kami mengajak rekan-rekan media untuk bersama-sama menjaga ketepatan informasi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ketegasan menegakkan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak setiap orang,” katanya.
Menurut Hendrik, bagi Pemkot Ambon, menjaga keabsahan dokumen pemerintahan merupakan bagian penting dalam menjamin kepastian pelayanan publik sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat.
“Perkembangan selanjutnya akan disampaikan secara terbuka berdasarkan informasi yang telah terverifikasi,” tandasnya. (MP/Norin)
