AMBON, MPNews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2027 yang dilaksanakan melalui penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna Kelima Masa Persidangan III Tahun 2025/2026, di Balai Rakyat Belakang Soya, Selasa (18/8/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon tersebut menjadi tahapan penting penyusunan APBD 2027, sekaligus menetapkan arah kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta prioritas pembangunan Kota Ambon pada tahun mendatang.
Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena dalam pidatonya menegaskan, kesepakatan KUA-PPAS 2027 merupakan hasil pembahasan bersama yang dilakukan secara hati-hati, cermat dan detail agar program yang nantinya masuk dalam APBD benar-benar berkualitas, adaptif terhadap kondisi ekonomi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Proses pembahasan terhadap kebijakan umum maupun prioritas plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2027 telah dilakukan dengan sangat berhati-hati, cermat dan sangat detail,” kata Wattimena.
Dia mengakui, dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah Kota Ambon ditargetkan sebesar Rp.1,134 triliun, meningkat 0,73 persen dibandingkan target pendapatan dalam APBD 2026 sebesar Rp.1,126 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.247,556 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp.886,937 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dirancang sebesar Rp.1,078 triliun, turun 16,64 persen dibandingkan alokasi belanja dalam APBD 2026 yang mencapai Rp.1,292 triliun.
Belanja tersebut meliputi belanja operasi sebesar Rp.925,704 miliar, belanja modal Rp.54,431 miliar, belanja tidak terduga Rp.7,547 miliar, serta belanja transfer berupa bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp.91,060 miliar.
Untuk pembiayaan daerah, Pemkot Ambon menganggarkan posisi minus Rp.55,750 miliar, dengan penerimaan pembiayaan Rp.1,1 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp.56,850 miliar. Pengeluaran tersebut antara lain untuk penyertaan modal daerah Rp.1,25 miliar dan pembayaran pokok utang jatuh tempo sebesar Rp.55,6 miliar.
Dia menuturkan, struktur tersebut membuat posisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam KUA-PPAS 2027 berada dalam kondisi berimbang.
Wali Kota juga menyoroti prospek perekonomian Kota Ambon pada 2027 yang diperkirakan tumbuh moderat di tengah berbagai tekanan ekonomi.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Ambon pada kuartal pertama 2026 mencapai 6,09 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Maluku serta lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Untuk mempertahankan momentum tersebut, Pemkot Ambon akan mendorong konsumsi rumah tangga, memberikan kemudahan dan insentif perizinan bagi investasi, meningkatkan realisasi belanja pemerintah serta mendorong sektor pariwisata.
Pembangunan 2027 juga menjadi tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Ambon 2025-2030. Arah kebijakan pembangunan difokuskan pada akselerasi transformasi digital dan ekonomi kreatif untuk mewujudkan Ambon yang berdaya saing, yang dijabarkan melalui 17 program prioritas.
Adapun target makro pembangunan Kota Ambon 2027 meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26 persen, tingkat kemiskinan 4,90 persen, inflasi pada kisaran 1,5-3,5 persen, serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 3 persen.
Wattimena berharap alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kota Ambon dapat meningkat setelah pemerintah pusat menetapkan alokasi transfer daerah untuk 2027. (MP/Norin)
