JAKARTA, MPNews.com – Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat langkah percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela dengan memastikan penyelesaian hak-hak masyarakat terdampak berjalan secara adil, transparan, dan memberikan kepastian. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mengawal investasi strategis nasional sekaligus memastikan masyarakat Maluku memperoleh manfaat nyata dari pembangunan.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Blok Masela bersama Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, di Ruang Rapat Makalehi, Gedung Heritage, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, selaku Ketua Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK), unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Pangdam dan Irdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku, Danlantamal IX, perwakilan SKK Migas, Inpex selaku kontraktor kontrak kerja sama, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Sekda Maluku, Sadali Ie, menjelaskan bahwa salah satu fokus utama rapat adalah mempercepat penyelesaian hak-hak masyarakat yang terdampak langsung pembangunan fasilitas Blok Masela.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Maluku mendorong pihak Inpex dan KJPP agar segera merealisasikan pembayaran kompensasi kepada masyarakat sesuai hasil penilaian dan data yang telah diverifikasi.
Selain pembayaran kompensasi, pemerintah juga memastikan sejumlah bentuk penanganan bagi masyarakat terdampak, meliputi Bantuan biaya hidup selama satu tahun bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan, Relokasi enam unit rumah warga yang berada dalam area pembangunan Blok Masela, termasuk penyiapan lokasi dan hunian pengganti, penggantian biaya tanam tumbuh sebagai bentuk perhatian terhadap hak masyarakat serta Bantuan peralatan hidup, dengan besaran nilai yang akan ditetapkan setelah memperoleh rekomendasi akhir dari SKK Migas.
Kehadiran unsur TNI-Polri, Forkopimda Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rapat tersebut juga memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh tahapan pelaksanaan di lapangan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan bahwa percepatan pembangunan Blok Masela harus berjalan seiring dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat.
Penyelesaian dampak sosial kemasyarakatan menjadi bagian penting agar pembangunan proyek strategis nasional ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Maluku, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, SKK Migas, dan Inpex, Pemprov Maluku optimistis penyelesaian PDSK dapat segera dituntaskan sehingga tahapan pembangunan Blok Masela dapat berjalan lebih cepat dengan tetap mengedepankan keadilan dan kepentingan masyarakat. (DISKOMINFO MALUKU)
