DOBO, MPNews.com – Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku bersama 11 Dinas OPD Dalduk-KB kabupaten/kota se-Maluku melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama atas indikator Kinerja program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) Tahun 2026 secara virtual, Rabu (4/3/2026).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dr. Mauliwaty Bulo, M.Si., mengikuti penandatanganan dari Kabupaten Kepulauan Aru didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kepulauan Aru, Aris Gainau, SKM,. MPH,.
Sementara 10 Kabupaten/Kota lainnya secara virtual di wilayah masing-masing.
Penandatanganan dilakukan serentak sebagai bentuk penguatan sinergi pelaksanaan Program Banggakencana di Maluku.
Dalam arahannya, dr. Mauliwaty menyampaikan bahwa komitmen bersama ini menjadi rujukan dalam mengukur capaian target kinerja selama satu tahun ke depan.
“Komitmen ini bukan sekadar seremoni. Ini menjadi dasar kita menilai sejauh mana target yang diberikan dapat tercapai, bahkan kita berharap bisa melampaui target yang diberikan,” tegasnya.
Kaper BKKBN Maluku menjelaskan kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang KB Tahun 2026 mengacu pada konsep DAK Jangka Menengah Tematik 2025–2029. DAK Non Fisik Subbidang KB (BOKB) dan DAK Kesehatan berada dalam satu kerangka tematik dengan fokus pada pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
“Tahun ini hanya ada dua menu dalam DAK Subbidang KB, yakni percepatan penurunan stunting dengan lima sub-menu dan pelayanan KB dengan delapan sub-menu. Ada beberapa kegiatan yang sebelumnya ada, kini tidak lagi terakomodir karena fokus pada tematik stunting,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta seluruh daerah memperkuat sinergitas pendanaan. DAK, menurutnya, hanya bersifat stimulan sehingga perlu dipadukan dengan sumber pendanaan lain, baik APBN, APBD, maupun dukungan swasta dan masyarakat.
“Optimalisasi menu harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan mengacu pada petunjuk teknis. Yang terpenting, seluruh sumber pendanaan harus berdampak langsung pada indikator kinerja yang kita tandatangani hari ini,” ujarnya.
*Dorong Daya Ungkit dan Penguatan Monitoring*
Dalam kesempatan tersebut, dr. Mauliwaty juga mengingatkan agar pemanfaatan DAK tidak hanya berakhir pada laporan pertanggungjawaban administrasi.
“Jangan sampai DAK habis dalam bentuk SPJ, tetapi tidak memberikan daya ungkit terhadap program,” tegasnya.
Ia juga meminta agar pengelolaan DAK tidak hanya dipahami oleh perencana, tetapi juga melibatkan kepala bidang dan pengampu menu kegiatan, sehingga pelaksanaan di lapangan benar-benar terpantau.
Kaper juga meminta para kepala dinas membagi target hingga ke tingkat kecamatan, bahkan sampai per Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), terutama pada indikator KB dan Ketahanan Keluarga (KS), agar kinerja dapat dimonitor secara individu.
Di akhir arahannya, dr. Mauliwaty berharap komitmen bersama yang telah ditandatangani dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting secara menyeluruh di Maluku.
“Semoga komitmen ini benar-benar kita jalankan dengan penuh tanggung jawab dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.(**)
