AMBON, MPNews.com – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku memandang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai instrumen penting untuk memastikan pembangunan kependudukan berjalan secara terarah, terukur, terpadu dan berkelanjutan.
“Peta jalan tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan administratif, tetapi harus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas, sasaran intervensi, lokasi pembangunan, hingga alokasi sumber daya, ” ujarnya dalam kegiatan Implementasi Penggerakan Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Mendukung Kapitalisasi Bonus Demografi Melalui Skema Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang berlangsung di aula Kantor BKKBN Maluku, Selasa (1/9/2026).
Dia mengakui, pembangunan kependudukan tidak boleh berhenti pada penyediaan data dan dokumen perencanaan.
“Data dan dokumen tersebut harus benar-benar menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan daerah,” paparnya.
Dia menjelaskan, keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas memiliki posisi strategis dalam menerjemahkan kebijakan pembangunan kependudukan hingga ke tingkat masyarakat.
Karena lanjut dia, Kampung Keluarga Berkualitas tidak sekadar berbicara mengenai program keluarga berencana, tetapi menjadi pendekatan pembangunan berbasis wilayah yang mengintegrasikan berbagai program untuk meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita perlu memastikan bahwa arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dapat diterjemahkan sampai ke tingkat desa dan keluarga. Sebaliknya, berbagai persoalan dan praktik baik yang ditemukan di Kampung Keluarga Berkualitas harus menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan pembangunan kependudukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” jelasnya.
Dia menambahkan, Maluku saat ini berada pada momentum penting dalam pembangunan kependudukan. Besarnya proporsi penduduk usia produktif merupakan modal pembangunan yang harus dikelola secara tepat melalui peningkatan kualitas manusia dan keluarga.
“Bonus demografi tidak serta-merta menjadi keuntungan. Bonus demografi harus dikapitalisasi melalui pembangunan manusia yang berkualitas, peningkatan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan, keterampilan, produktivitas, kesempatan kerja, perlindungan sosial, serta lingkungan yang mendukung tumbuh dan berkembangnya keluarga berkualitas,” katanya.
Dia menuturkan, kebijakan pembangunan kependudukan tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Maluku. Setiap daerah memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda sehingga membutuhkan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
“Pendekatan yang kita gunakan tidak boleh seragam. Tantangan kependudukan di wilayah-wilayah di Provinsi Maluku sangat beragam. Karena itu, intervensi dan kebijakan juga harus disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing wilayah,” ucapnya.
Dia berharap, kegiatan tersebut tidak hanya menghasilkan kesamaan pemahaman mengenai pentingnya Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, tetapi juga melahirkan komitmen bersama, pembagian peran yang jelas, integrasi program dan langkah tindak lanjut yang konkret di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
“Keluarga yang berkualitas akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas, dan produktivitas yang meningkat pada akhirnya akan memperkuat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Dr. Edi Setiawan, S.Si., M.Sc., MSE menjelaskan, PJPK untuk kabupaten/kota telah mencapai 100 persen.
“Saat saya tiba di Maluku, pada minggu pertama saat ketemu Pak Sekda Provinsi Maluku masih 0, belum ada tulisan maupun goresan namun, atas bantuan Pemerintah Pusat, Maluku boleh berbangga bahwa PJPK Maluku telah mencapai 100 persen, ungkapnya.
Dia menuturkan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi PJPK di Provinsi Maluku dan kabupakot/kota, sekaligus kita ingin mendorong agar Kampung berkualitas yang merupakan warisan dari BKKBN sejak zaman dahulu, ini menjadi lokus pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga sampai ke tingkat desa dan kelurahan, karena itu tim telah melakukan FGD bersama kader pengelola Kampung berkualitas di Desa Hunut.
“Harapannya bisa menjadi pengayaan bagi kami untuk kita implementasikan seluruh indikator-indikator PJPK di tingkat desa, ” harapnya.
Berdasarkan hasil telaah dan validasi yang telah ditindaklanjuti melalui perbaikan dan penyempurnaan dokumen oleh pemerintah yang patut diberikan apresiasi, meskipun kita telah mencapai 100 persen, namun progres ke depan bukan hanya pada dokumen yang berkualitas namun, yang perlu diperhatikan yakni, implementasi yang ada.
“Jadi 100 persen yang telah kita peroleh diantaranya, Kabupaten Maluku Tengah secara dokumen sudah berkualitas telah mencapai 90,44 persen, Kota Tual capai 90,17 persen, Kabupaten Buru capai 88 persen, Kabupaten Kepulauan Aru 76,89 persen, sementara dokumen yang masih harus direvisi diantaranya, Kabupaten Maluku Barat Saya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kota Ambon,” terangnya.
Dia meminta, dukungan dari pemerintah provinsi Maluku untuk membantu kami, agar hasil revisi dapat disampaikan ke pusat, sehingga kita dapat mencapai hasil yang maksimal.
“PJPK bukan milik kami, bukan milik BKKBN, tapi milik pemerintah daerah dan menjadi misi kita bersama,” ucapnya.
Pihaknya berharap, melalui kegiatan hari ini implementasi PJPK di Provinsi Maluku dan kabupaten/kota dapat semakin kuat dan terarah serta Kampung Keluarga Berkualitas dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga melalui kapitalisasi bonus demografi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Dr Bonivisius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M. Eng, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Dr. Edi Setiawan, S.Si., M.SC., MSE, Kepala BPS Provinsi Maluku, Pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Bappeda serta Kepala OPD yang membidangi pengendalian penduduk di kabupaten/kota se-Provinsi Maluku.
