JAKARTA, MPNews.com – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, mendorong penyederhanaan tahapan konsultasi rancangan Peraturan Daerah (Perda) serta penguatan dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pembentukan regulasi di daerah.
Hal tersebut disampaikan Vanath saat menghadiri Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI, bertempat di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta Pusat. Rabu (18/11/2026)
Dalam pandangannya, Vanath menilai proses konsultasi rancangan Perda perlu disederhanakan agar pemerintah daerah tidak harus menjalani tahapan konsultasi yang berulang dan terpisah. Menurutnya, hasil fasilitasi seharusnya dapat sekaligus menjadi ruang penyelesaian persoalan substansi sektoral, dengan tetap memperhatikan batas waktu dan mekanisme penyampaian hasil yang terkoordinasi.
“Pemerintah daerah tidak perlu menjalani proses konsultasi yang berulang dan terpisah. Hasil fasilitasi sekaligus dapat menjadi ruang penyelesaian persoalan substansi sektoral, sehingga penyederhanaan prosedur tidak mengurangi kualitas pengawasan dan pembinaan,” ungkap Vanath.
Ia juga menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat yang paling dibutuhkan daerah bukan semata-mata penambahan mekanisme pengawasan, melainkan penguatan kapasitas dan pendampingan agar proses pembentukan Perda dapat berjalan lebih cepat dan berkualitas.
Hal ini, lanjut Vanath, menjadi perhatian penting bagi Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik geografis kepulauan, terdiri atas 11 kabupaten/kota, serta menghadapi tantangan keterbatasan akses dan kapasitas sumber daya di sejumlah wilayah.
“Dukungan pemerintah pusat perlu diarahkan pada penguatan kapasitas dan pendampingan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, pembentukan Perda dapat berlangsung lebih efektif, sekaligus menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah,” jelasnya.
Terkait penguatan kualitas dan implementasi Perda, Vanath berpandangan bahwa rekomendasi DPD RI sebaiknya menjadi instrumen peringatan dini (*early warning*) dan pengayaan informasi bagi pemerintah daerah maupun DPRD. Namun, rekomendasi tersebut tidak seharusnya membatasi kewenangan daerah dalam menentukan prioritas pembentukan Perda.
Ia juga mengingatkan agar mekanisme tindak lanjut rekomendasi tidak menimbulkan persyaratan formal maupun tahapan baru yang justru dapat menghambat penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Secara khusus, Vanath menekankan bahwa pembentukan Perda di Maluku harus mempertimbangkan karakteristik masyarakat kepulauan, kearifan lokal, kelembagaan adat, serta potensi dan berbagai persoalan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Menurutnya, regulasi daerah tidak cukup hanya memenuhi aspek normatif, tetapi juga harus didukung kesiapan kelembagaan, pembiayaan, serta kemampuan implementasi agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui forum dialog nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku mendorong agar kebijakan legislasi daerah semakin adaptif terhadap kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah, sehingga pembentukan Perda tidak hanya berkualitas dari sisi regulasi, tetapi juga efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. (Diskominfo Maluku)





