AMBON, MPNews.com – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, mendorong Majelis Latupati Maluku untuk memperkuat ikatan adat dengan para pemimpin yang bertugas di Maluku, baik dari unsur TNI, Polri maupun pemerintahan sipil. Gagasan tersebut dinilai penting sebagai salah satu upaya membangun kedekatan emosional dan historis antara para pemimpin dengan masyarakat Maluku.
Hal itu disampaikan Vanath saat menghadiri sekaligus mengukuhkan Pengurus Majelis Latupati Maluku Periode 2026–2031, yang berlangsung di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/11/2026).
Dalam sambutannya, Vanath menyampaikan salam dari Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang belum dapat menghadiri kegiatan tersebut karena menjalankan tugas di Namlea dan selanjutnya bertolak ke Jakarta. Gubernur dijadwalkan menerima keputusan penetapan A.M. Sangadji sebagai Pahlawan Nasional bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026.
Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Vanath menyampaikan selamat kepada Ketua dan seluruh pengurus Majelis Latupati yang baru dikukuhkan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus sebelumnya di bawah kepemimpinan Ibrahim Wokas atas kontribusi dalam menjalankan organisasi.
“Kami percaya pengurus yang baru akan meneruskan apa yang belum selesai dan mengurus hal-hal lain yang masih perlu dilakukan. Selamat menjalankan tugas untuk kemajuan Maluku,” ujar Vanath.
Lebih lanjut, Vanath menyoroti pentingnya memperkuat hubungan antara lembaga adat dan unsur pimpinan daerah. Menurutnya, meskipun para pemimpin TNI, Polri, dan pejabat sipil bukan berasal dari Maluku, keberadaan mereka di daerah ini menjadikan mereka bagian penting dalam mengurus dan melayani masyarakat Maluku.
Ia kemudian mengusulkan agar Majelis Latupati merumuskan suatu skema pengukuhan bagi setiap pimpinan TNI, Polri, maupun pejabat sipil yang bertugas di Maluku sebagai anak adat masyarakat Maluku. Gagasan tersebut, menurutnya, merupakan pengembangan dari nilai budaya anak piara yang telah dikenal dalam kehidupan masyarakat adat.
“Besok, Ketua Latupati dan saya akan langsung menghadap Bapak Gubernur. Saya ingin ini dirumuskan menjadi program pemerintah daerah. Setiap pemimpin, baik TNI, Polri maupun pemimpin sipil yang bertugas di Maluku, dapat dikukuhkan sebagai anak adat masyarakat Maluku,” ungkapnya.
Vanath menegaskan, pengukuhan tersebut tidak boleh sebatas seremoni atau pemberian atribut adat, tetapi perlu diperkuat dengan dokumen resmi, seperti sertifikat atau keputusan adat yang ditandatangani. Dengan demikian, pengakuan tersebut memiliki nilai historis dan menjadi bagian dari perjalanan pengabdian para pemimpin selama bertugas di Maluku.
“Jangan cuma pengukuhan dengan topi. Harus ada tanda tangan dan dokumennya. Siapa tahu suatu saat mereka menjadi pemimpin di tingkat nasional, ikatan sebagai anak adat Maluku ini tetap terbawa dan mereka merasa menjadi bagian dari orang Maluku,” jelasnya.
Ia berharap Majelis Latupati dapat menyusun mekanisme dan tata cara pengukuhan sesuai ketentuan adat, termasuk menentukan sebutan atau gelar adat yang tepat bagi pimpinan TNI, Polri, maupun pejabat sipil.
Vanath menilai, gagasan tersebut juga dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas jaringan persaudaraan dan membangun kedekatan dengan para pemimpin yang pernah mengabdi di Maluku, sekaligus memperkuat hubungan daerah dengan berbagai unsur kepemimpinan di tingkat nasional.
Mengakhiri sambutannya, Vanath bersama Gubernur Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus Majelis Latupati Maluku Periode 2026–2031 serta berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Maluku.
Sebagai informasi, Majelis Latupati yang baru dikukuhkan dengan Surat Keputusan Nomor : 01/MLM/XI/2026 Tentang Pemilihan dan Penetapan Ketua dan Sekretaris Majelis Latupati Maluku Periode 2026-2031 yang menjadikan Reza Valdo Maspaitella sebagai Ketua Umum Majelis Latupati Maluku dan Salhana Pelu sebagai Sekretaris Umum Majelis Latupati Maluku yang baru.
Acara ini dihadiri oleh, Forkopimda Maluku, Walikota Ambon, Wakil Walikota Ambon, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Ketua Dharma Wanita Persatuan Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Ketua, Sekretaris dan Pengurus Majelis Latupati Maluku. (Diskominfo Maluku)
