AMBON, MPNews.com – Pemerintah Kota Ambon mulai memperkuat langkah pengendalian inflasi menyusul lonjakan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai merah dan cabai keriting yang kini mencapai Rp160 ribu per kilogram.
Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisuta, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), distributor, dan stakeholder terkait bergerak cepat untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok di pasar.
Penegasan tersebut disampaikan Ely saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama stakeholder dan distributor di Manise Hotel, Ambon, Jumat (30/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Ely memaparkan perkembangan inflasi Kota Ambon berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Pada September 2026, inflasi tercatat sebesar 0,68 persen secara bulanan (month-to-month), 3,29 persen secara tahun kalender (year-to-date), dan 4,76 persen secara tahunan (year-on-year).
Kenaikan harga cabai menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus. Komoditas yang sebelumnya dijual sekitar Rp40 ribu per kilogram kini mengalami lonjakan hingga Rp120 ribu bahkan Rp160 ribu per kilogram.
Mengantisipasi kondisi tersebut, Ely menegaskan pengendalian inflasi tidak boleh hanya sebatas koordinasi dan rapat, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret di lapangan.
Ia meminta, seluruh pihak menerapkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Sejumlah langkah yang didorong antara lain memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), terutama di kawasan padat penduduk, meningkatkan produksi cabai dan bawang lokal, serta memperkuat kerja sama pasokan dengan daerah produsen seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.
Selain intervensi pasar, Pemkot Ambon juga memperkenalkan aplikasi SI KENDALI Ambon (Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik Ambon).
Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan informasi harga, stok, dan distribusi dari distributor, Bulog, BPS, Bank Indonesia, Pelindo, serta instansi terkait lainnya. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memantau kondisi pasokan sekaligus mendeteksi lebih awal potensi kelangkaan dan kenaikan harga.
Ely menekankan, pentingnya keterlibatan distributor dalam menyampaikan data secara aktif dan berkala. Ia memastikan pemerintah akan menjaga kerahasiaan data yang disampaikan.
“Jangan menunggu harga melonjak baru kita bergerak. Kita harus mengetahui potensi kenaikan sejak awal agar intervensi bisa dilakukan tepat sasaran,” tegasnya.
Pemkot Ambon berharap penguatan koordinasi, intervensi pasar, dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut mampu menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Pasalnya, peningkatan kebutuhan masyarakat pada momentum hari besar keagamaan berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap harga sejumlah komoditas di pasar. (MP/Norin)
