Ambon, MPNews.com – Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menggelar Workshop Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 (PPK-25) bagi Sumber Daya Manusia (SDM) PPK-25 di tingkat provinsi, Selasa (8/7/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh kader pendata, supervisor, manajer data, dan manajer pengelola dari seluruh kabupaten/kota di Maluku sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapan pelaksanaan PPK-25 yang akan berlangsung mulai 22 Juli hingga 21 Agustus 2025.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dr. Mauliwaty Bulo, dalam arahannya menegaskan pentingnya peran masing-masing SDM dalam memastikan kualitas dan ketepatan data keluarga di Maluku.
Ia menyampaikan bahwa pemutakhiran data bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat migrasi, serta mendata keluarga yang belum tercatat dalam Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI).
“Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 yang dilakukan setiap tahun sekali adalah dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat migrasi dan mendata keluarga yang belum ada dalam Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI),” jelas dr. Mauliwaty Bulo.
Beliau juga merinci tugas dari setiap elemen SDM dalam pelaksanaan PPK-25, mulai dari kader pendata yang bertugas melakukan kunjungan rumah ke rumah, hingga supervisor yang melakukan verifikasi dan validasi formulir, serta manajer data dan manajer pengelola yang bertanggung jawab dalam pengolahan dan pelaporan data secara berjenjang.
Adapun kegiatan PPK-25 tahun ini akan dilakukan 11 Kabupaten/Kota, 41 Kecamatan, dan 413 Desa.
“Harapan kami dengan kegiatan workshop yang dilakukan ini, dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi SDM PK dalam pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025,” ujar dr. Mauliwaty.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala OPD Dalduk KB se-Maluku atau yang mewakili, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, para PKB/PLKB dan PPPK, serta kader dan manajer PPK-25 yang tergabung secara daring maupun luring.
Melalui workshop ini, BKKBN Provinsi Maluku berharap pelaksanaan PPK-25 di lapangan dapat berjalan lancar, akurat, dan berdampak nyata bagi perencanaan pembangunan keluarga yang lebih tepat sasaran di Maluku. (**)