OJK Maluku Genjot Literasi dan Inklusi Keuangan, 5.000 Warga Dijangkau Edukasi
AMBON, MPNews.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku terus mengintensifkan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Pasalnya, tingkat pemahaman keuangan masyarakat Maluku masih berada di bawah capaian nasional, meskipun akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan terus berkembang.
Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program edukasi dan kampanye Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang dipusatkan dalam kegiatan Maluku Financial Day di Pattimura Park, Kota Ambon, Jumat (13/11/2026).
Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, mengatakan Bulan Inklusi Keuangan merupakan kampanye nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan sekaligus meningkatkan pemahaman dalam memanfaatkannya secara tepat.
Hal itu disampaikan Haramain saat memberikan sambutan pada kegiatan Maluku Financial Day yang menjadi bagian dari rangkaian Bulan Inklusi Keuangan di Kota Ambon.
Ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah berkolaborasi menyukseskan berbagai program peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Menurutnya, peran OJK tidak sebatas melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, memberikan edukasi, dan melindungi konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Melalui penguatan regulasi, termasuk Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), OJK juga memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan dan perekonomian daerah.
“Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, OJK, Bank Indonesia, serta instansi vertikal lainnya untuk bersama-sama mendorong perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Haramain mengungkapkan, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dengan dukungan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tingkat literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen, sedangkan inklusi keuangan sebesar 93 persen.
Sementara itu, Provinsi Maluku baru mencatat tingkat literasi keuangan sebesar 63 persen dan inklusi keuangan sekitar 87 persen.
Data tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan dengan tingkat pemanfaatannya. Artinya, sebagian masyarakat telah menggunakan layanan keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami manfaat, risiko, maupun mekanisme penggunaannya.
Kondisi ini menjadi perhatian serius karena rendahnya literasi keuangan dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan keuangan dan tawaran investasi ilegal.
“Karena itu, kami mengajak pemerintah daerah dan seluruh lembaga jasa keuangan untuk bersama-sama memperkecil kesenjangan literasi dan inklusi keuangan di Maluku, sehingga masyarakat tidak mudah terjebak dalam penipuan keuangan dan investasi ilegal,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, OJK Maluku telah melaksanakan berbagai program edukasi selama rangkaian Bulan Inklusi Keuangan. Kegiatan tersebut meliputi edukasi keuangan, kompetisi virtual trading saham, serta sosialisasi kepada pelajar tingkat SMP dan SMA, pondok pesantren, komunitas, hingga kelompok masyarakat lainnya.
Dalam periode September hingga November 2026, program edukasi tersebut telah menjangkau sekitar 1.300 masyarakat di sejumlah kabupaten/kota, antara lain Kota Ambon, Maluku Tengah, Buru, dan Buru Selatan.
Selain itu, melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, OJK Maluku juga telah menyelenggarakan sekitar 34 kegiatan edukasi yang menjangkau kurang lebih 5.000 masyarakat.
Dari sisi perluasan akses keuangan, sejumlah capaian turut dicatat selama rangkaian Bulan Inklusi Keuangan.
Di antaranya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp52,13 miliar kepada 237 debitur, pembukaan sekitar 2.000 rekening Simpanan Pelajar (SimPel), serta 150 rekening tabungan emas.
Selain itu, dalam tiga bulan terakhir tercatat penambahan 42 agen Laku Pandai dan sekitar 11.000 merchant Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Perluasan akses terhadap perlindungan sosial juga dilakukan melalui program BPJS Ketenagakerjaan yang mencatat penambahan 959 peserta baru.
“Kami berharap berbagai upaya ini dapat memperkecil kesenjangan literasi dan inklusi keuangan di Maluku. Targetnya, dalam satu hingga dua tahun ke depan, capaian Maluku semakin mendekati angka nasional,” harap Haramain.
Pada kesempatan tersebut, Haramain juga mengapresiasi capaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Maluku dan Kota Ambon yang berhasil meraih peringkat pertama pelaksanaan program TPAKD tingkat Indonesia Timur.
Sementara itu, TPAKD Kabupaten Maluku Tengah berhasil masuk nominasi tiga besar TPAKD kabupaten/kota terbaik di wilayah Indonesia Timur.
Ia berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan agar mampu membawa Maluku bersaing di tingkat nasional sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Maluku Financial Day yang berlangsung selama dua hari hingga Sabtu (14/11/2026) tersebut turut dimeriahkan dengan berbagai agenda, di antaranya financial expo, kompetisi tari, kompetisi antarlembaga jasa keuangan, edukasi bagi mahasiswa, edukasi perempuan, serta berbagai kegiatan literasi keuangan lainnya.
Kegiatan ini melibatkan enam perbankan, 20 lembaga jasa keuangan, serta 36 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Haramain berharap seluruh rangkaian kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang promosi produk jasa keuangan, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan secara aman, bijak, dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, peningkatan inklusi keuangan di Maluku dapat berjalan seiring dengan penguatan literasi masyarakat sehingga akses keuangan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. (MP)
