AMBON, MPNews.com – Sebanyak 393 fasilitas kesehatan di Provinsi Maluku memberikan pelayanan KB gratis dalam kegiatan Pelayanan KB Serentak Awal Tahun 2026 melalui program PANTAU KB.
Kegiatan ini telah berlangsung sejak 9 Februari dan akan berakhir pada 15 Februari 2026 dan dapat diakses masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Maluku.
Kick off PANTAU KB dilaksanakan secara virtual pada Rabu (11/2/2026) dan diikuti seluruh provinsi. Di Maluku, kegiatan dipusatkan di Puskesmas Salahutu, Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
Kick off di Maluku diwakili oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Mincie Ubro, S.Hut., M.Si. Turut hadir Kepala Negeri Tulehu, Kepala Puskesmas Tulehu, perwakilan Camat Salahutu, serta Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
Pelayanan kontrasepsi gratis dilaksanakan di puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Maluku. Kota Ambon menjadi daerah dengan jumlah tempat pelayanan terbanyak, yakni 95 faskes, disusul Maluku Tengah 63 faskes dan Kepulauan Tanimbar 35 faskes.
Adapun rincian jumlah tempat pelayanan KB di Maluku meliputi: Maluku Tengah (63), Maluku Tenggara (25), Kepulauan Tanimbar (35), Buru (17), Seram Bagian Timur (25), Seram Bagian Barat (25), Kepulauan Aru (32), Maluku Barat Daya (29), Buru Selatan (18), Kota Ambon (95), dan Kota Tual (29).
Sasaran utama kegiatan ini adalah ibu pascapersalinan dan pascakeguguran serta pasangan usia subur yang berpotensi menjadi akseptor baru.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., menegaskan pelayanan KB merupakan hak warga negara yang wajib dipenuhi negara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.
“Pengaturan dan pengendalian kelahiran adalah hak warga negara, khususnya perempuan. Negara harus hadir memastikan layanan kontrasepsi tersedia dan mudah diakses. Ini bukan membatasi kelahiran, tetapi mengatur kelahiran secara sehat dan terencana,” ujar Wihaji.
Ia menekankan, KB pascapersalinan menjadi perhatian penting karena masih tingginya kehamilan yang tidak direncanakan.
“Banyak kehamilan tidak direncanakan terjadi karena keterlambatan atau belum terpasangnya alat kontrasepsi setelah melahirkan. Karena itu, layanan ini harus diprioritaskan,” katanya.
Wihaji juga meminta pemerintah daerah dan tenaga kesehatan memastikan ketersediaan alat dan layanan kontrasepsi di seluruh wilayah.
“Jika ada kekosongan alat kontrasepsi, segera dilaporkan. Hak masyarakat untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran harus dijamin. Layanan ini diberikan secara gratis,” tegasnya.
Menurutnya, pengaturan jarak kelahiran berperan penting dalam menjaga kesehatan reproduksi, kondisi ekonomi, serta kualitas pengasuhan dalam keluarga.
“Semangat kita bukan melarang kehamilan, tetapi memastikan setiap kelahiran direncanakan dengan baik demi mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas,” tutupnya.
Ditempat terpisah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dr. Mauliwaty Bulo, M.Si yang sementara mengikuti Rakernas Program Banggakencana di Jakarta mengatakan, pelayanan serentak ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesertaan KB modern sekaligus menurunkan angka kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need) di wilayah prioritas.
“Secara nasional, angka unmet need mengalami peningkatan. Karena itu, pelayanan serentak ini menjadi momentum untuk memperluas akses kontrasepsi, terutama bagi pasangan usia subur yang ingin menunda atau mengatur kehamilan namun belum menggunakan alat kontrasepsi,” ujarnya.
“Kami ingin memastikan ibu setelah melahirkan maupun pasangan yang belum terlayani kebutuhannya dapat langsung mengakses layanan KB di fasilitas kesehatan terdekat. Seluruh metode kontrasepsi tersedia sesuai indikasi medis dan diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih,” katanya.
Menurutnya, sebagai wilayah kepulauan, Maluku memiliki tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan kesehatan. Oleh karena itu, keterlibatan ratusan fasilitas kesehatan menjadi kunci agar pelayanan benar-benar menjangkau masyarakat hingga ke daerah.
“Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bagian dari upaya berkelanjutan membangun keluarga berkualitas dan mendukung peningkatan kesehatan ibu dan anak di Maluku,” tambahnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum pelayanan serentak ini.
“Kami mengimbau pasangan usia subur yang ingin merencanakan kehamilan agar tidak ragu datang ke fasilitas kesehatan terdekat pada 9–15 Februari 2026. Perencanaan keluarga yang baik adalah bagian penting dari upaya kita bersama mewujudkan generasi Maluku yang sehat dan berkualitas,” tutupnya.
Diketahui dalam kick off Pantau KB khususnya di Puskesmas Salahutu telah terlayani 38 peserta KB. (**)
