AMBON, MPNews.com – Pemerintah Kota Ambon terus mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pengelolaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur.
Melalui peluncuran PROKLAMASI (Portal Rekapitulasi dan Monitoring Infrastruktur Terintegrasi), Pemkot Ambon berupaya menghadirkan sistem pendataan infrastruktur yang lebih akurat, terpadu, dan mudah diakses sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
Dalam sambutannya pada kegiatan peluncuran portal PROKLAMASI, Selasa (17/11/2026), Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan kebutuhan penting bagi organisasi pemerintahan modern.
Menurutnya, setiap organisasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dapat berjalan lebih efektif, efisien, terarah, serta berorientasi pada pencapaian tujuan.
Ia menjelaskan, manajemen pemerintahan tidak hanya bertumpu pada perencanaan dan pelaksanaan program, tetapi juga membutuhkan pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, serta pengawasan yang berkesinambungan.
“Organisasi harus terus melakukan penyesuaian dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sebab, kemajuan teknologi merupakan peluang sekaligus alat bantu untuk memastikan pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien, dan terarah,” ujarnya.
Wattimena juga menyoroti semakin kritisnya masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah. Dengan perkembangan teknologi informasi, masyarakat dapat menyampaikan kritik dan aspirasi kapan saja apabila pelayanan maupun pembangunan belum menjawab kebutuhan mereka.
Karena itu, pemerintah dituntut untuk terus menghadirkan inovasi yang mampu memperkuat pelayanan publik sekaligus memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Secara khusus, ia menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Menurutnya, data menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas intervensi pemerintah.
“Kalau data tidak benar, maka rumusan kebijakan yang dihasilkan juga tidak akan tepat. Karena itu, data merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Ia berharap, kehadiran PROKLAMASI dapat menjadi solusi terhadap persoalan pendataan infrastruktur yang selama ini masih tersebar dan belum terintegrasi secara optimal.
Melalui portal tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi infrastruktur di Kota Ambon, mulai dari panjang jalan, kondisi kerusakan jalan kategori ringan, sedang, hingga berat, serta pendataan infrastruktur lainnya.
Dengan tersedianya data yang terintegrasi, pemerintah akan lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, menentukan skala prioritas, serta merencanakan langkah penanganan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Wali Kota juga berharap portal PROKLAMASI dapat memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga setiap persoalan infrastruktur yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat dan tepat oleh instansi teknis terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Ia mencontohkan, ketika masyarakat menemukan kondisi jalan rusak, informasi tersebut diharapkan dapat disampaikan dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang lebih terarah, sehingga pemerintah memiliki dasar yang jelas untuk menentukan langkah perbaikan.
“Melalui portal ini, kita berharap dapat mengetahui secara jelas kondisi infrastruktur di Kota Ambon. Dengan data yang tersedia, akan lebih mudah bagi pemerintah merumuskan kebijakan dan menentukan intervensi yang tepat,” ungkapnya.
Peluncuran PROKLAMASI diharapkan menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Ambon dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, responsif, dan berbasis data, sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur demi memenuhi kebutuhan masyarakat. (MP/**)




