AMBON, MPNews.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Maluku menegaskan sikap tegasnya untuk tidak ikut serta dalam aksi demonstrasi yang direncanakan berlangsung pada 1 September 2025 di Ambon. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik nasional dan situasi sosial di Maluku yang dinilai rentan terhadap gesekan horizontal.
Sikap DPD GAMKI Maluku disampaikan langsung oleh Ketua DPD, Samuel Patra Ritiauw, yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial di tengah arus isu politik yang berkembang.
“Kami menarik diri dari aksi pada tanggal 1 September, sambil tetap menyuarakan agar aksi tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan konflik komunal dalam masyarakat Kota Ambon dan Maluku umumnya,” ungkap Ritiauw kepada BM31News di Ambon, Sabtu (30/8/2025).
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAMKI telah menyampaikan pernyataan sikap keras terkait meninggalnya Affan Kurniawan dalam aksi demonstrasi di Jakarta pada 28 Agustus 2025. Dalam pernyataan resminya, DPP GAMKI mendesak Kapolri untuk menindak tegas pelaku yang menyebabkan adanya korban jiwa, serta meminta DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Pernyataan tersebut juga menyoroti perlunya empati dari anggota DPR RI terhadap jeritan rakyat. “DPR RI jangan benturkan rakyat dengan polisi dan tentara!” tegas Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, dalam pernyataan tertulis tertanggal 29 Agustus 2025.
Dalam konteks Maluku, DPD GAMKI menilai bahwa aksi massa berpotensi menimbulkan kerawanan sosial. Ritiauw mengingatkan seluruh pimpinan organisasi kepemudaan (OKP) di Maluku agar tidak terjebak pada isu praktis yang bisa memicu konflik generasi baru.
“Kami mengajak semua pimpinan OKP yang ada di Provinsi Maluku untuk lebih bijaksana dalam menyikapi masalah yang terjadi di beberapa daerah. Fokus kita harus tetap pada kepentingan masyarakat Maluku, bukan isu yang dapat menghancurkan kita pada titik nadi terendah konflik generasi ketiga,” ujar Ritiauw.
Selain itu, DPD GAMKI juga menegaskan pentingnya menjaga agar aksi-aksi masyarakat tetap berlangsung damai. “Kami menghimbau agar aksi yang direncanakan berlangsung pada tanggal 1 dapat berjalan dengan baik tanpa ada unsur kekerasan yang berdampak pada pengerusakan fasilitas umum dan pelanggaran HAM,” lanjut Ritiauw.
Sikap DPD GAMKI Maluku mencerminkan strategi organisasi untuk menjaga keseimbangan antara aspirasi nasional dan kebutuhan lokal. Di satu sisi, mereka mendukung garis besar perjuangan DPP GAMKI dalam mendorong penegakan hukum dan keadilan sosial di tingkat nasional. Di sisi lain, mereka memilih langkah hati-hati di Maluku yang memiliki sejarah panjang konflik komunal dan masih rentan terhadap provokasi politik.
Langkah ini juga sejalan dengan semangat organisasi yang menempatkan dirinya sebagai agen perdamaian dan pembangunan daerah. Dengan menarik diri dari aksi 1 September, GAMKI Maluku menegaskan peran strategisnya dalam menjaga Maluku agar tetap aman, damai, dan terhindar dari potensi gesekan sosial yang berujung konflik.
Dalam penutup pernyataannya, Ritiauw kembali menegaskan peran GAMKI sebagai organisasi yang membawa berkat bagi bangsa, khususnya bagi masyarakat Maluku. Ia mengajak seluruh kader untuk menjadi terang bagi Provinsi Maluku, sekaligus menghadirkan berkat bagi Indonesia. Ritiauw juga menyerukan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan LAWAMENA, DPRD Provinsi Maluku yang dipimpin Benhur G. Watubun, serta pemerintah dan DPRD di tingkat kabupaten/kota, demi terwujudnya Maluku yang bermartabat. (**)
