AMBON, MPNews.com – Anggota DPD RI asal Maluku, Anna Latuconsina melakukan kunjungan ke Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Perwakilan BKKBN Maluku guna mendengar langsung perkembangan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta berbagai tantangan pelayanan di wilayah kepulauan.
Kunjungan tersebut turut didampingi Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Maluku, Ma’nawia Sangadji bersama jajaran DPD RI Perwakilan Maluku, dan disambut oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN Maluku, Mincie H. Ubro, S.Hut., M.Si bersama jajaran pegawai di lingkungan kantor perwakilan BKKBN provinsi maluku.
Kepala Perwakilan BKKBN Maluku, Dr. Edi Setiawan, S.Si., M.Sc., MSE menyampaikan berbagai program prioritas pembangunan keluarga dan capaiannya, seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Lansia Berdaya (SIDAYA), hingga penguatan pelayanan keluarga berbasis siklus kehidupan.
Selain capaian program, juga disampaikan berbagai tantangan yang dihadapi di daerah kepulauan, mulai dari keterbatasan tenaga penyuluh, sulitnya akses transportasi antarpulau, hingga keterbatasan jaringan internet dalam mendukung pelayanan dan koordinasi program.
Beliau menambahkan, Maluku memiliki tantangan geografis yang berbeda dibanding daerah lain karena terdiri dari lebih dari seribu pulau dengan rentang kendali pelayanan yang sangat luas, Maluku dengan 1.340 pulau mungkin menjadi salah satu provinsi kepulauan dengan tantangan yang sangat besar.
“Kami berharap kebijakan dari pemerintah pusat terhadap Maluku tentu tidak bisa disamakan dengan daerah lain,” ujar Edi.
Ia mengaku penugasannya di Maluku membuat dirinya memahami secara langsung beratnya tantangan pelayanan di wilayah kepulauan.
“Ketika saya ditempatkan di Maluku, saya belajar bahwa tantangan pelayanan di daerah kepulauan memang sangat berbeda dengan daerah lain,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat kebijakan maupun intervensi pemerintah terhadap provinsi kepulauan perlu dirancang secara khusus sesuai kebutuhan daerah.
Ia juga menyoroti keterbatasan tenaga penyuluh lapangan di wilayah kepulauan, di mana satu penyuluh harus melayani banyak desa yang tersebar di beberapa pulau.
“Petugas lapangan di wilayah kepulauan sering harus menggunakan biaya pribadi untuk berpindah dari satu pulau ke pulau lain karena keterbatasan fasilitas transportasi,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPD RI Dapil Maluku, Anna Latuconsina mengaku memperoleh banyak informasi penting dari dialog bersama jajaran Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Maluku, terutama terkait kondisi pelayanan program pembangunan keluarga di wilayah kepulauan.
“Tentunya kunjungan ke kantor BKKBN Provinsi Maluku sangat penting untuk saya dalam rangka membuka wawasan atau mengetahui seberapa besar kemajuan BKKBN di Provinsi Maluku, programnya maupun kendala-kendala apa yang dihadapi,” kata Ana.
Ia mengatakan, berbagai persoalan yang disampaikan Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Maluku akan menjadi bahan perjuangan di tingkat pusat, terutama terkait kebijakan afirmatif bagi daerah kepulauan.
“Sebagai seorang anggota DPD perwakilan dari daerah tentunya akan mengakomodasi kepentingan daerah di tingkat pusat,” ujarnya.
Ana juga menilai Maluku perlu mendapat perlakuan berbeda dalam kebijakan pembangunan maupun penganggaran karena karakteristik wilayah kepulauan yang dimiliki.
“Bagaimana kita menginginkan pemerintah pusat untuk melihat Maluku jangan sama dengan provinsi lain, kita harus melihat Maluku seperti provinsi kepulauan dengan kebijakan yang berbeda,” tandasnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah penguatan sinergi antara DPD RI dan Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Maluku dalam mendukung pembangunan keluarga serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Maluku.(MP/humas bkkbn maluku)
