AMBON, MPNews.com – Kekurangan tenaga penyuluh lapangan menjadi perhatian Anggota DPD RI asal Maluku, Anna Latuconsina saat melakukan kunjungan ke Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan BKKBN Maluku, Rabu (20/5/2025).
Kunjungan anggota DPD RI ini didampingi Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Maluku, Ma’nawia Sangadji bersama jajaran DPD RI Perwakilan Maluku.
Menurut Anna, kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan membuat beban kerja penyuluh di lapangan menjadi sangat berat karena harus melayani banyak desa yang tersebar di berbagai pulau dengan akses transportasi yang terbatas.
“Saya juga melihat kekurangan tenaga penyuluh kita di Maluku dengan begitu rentan kendali dan topografi yang sangat susah, dimana dijelaskan dengan satu penyuluh KB melayani 15 desa atau negeri, itu sesuatu yang sangat mustahil,” kata Anna.
Ia menilai keterbatasan jumlah penyuluh dapat berdampak pada optimalisasi pelayanan program pembangunan keluarga, termasuk pendampingan keluarga berisiko stunting, pelayanan keluarga berencana, hingga edukasi kepada masyarakat di wilayah terpencil.
Karena itu, Anna akan menyampaikan permasalahan dan kebutuhan PKB diMaluku kepada pemerintah pusat agar seluruh program Kemendukbangga/BKKBN dapat berjalan maksimal dan merata hingga ke pulau-pulau terluar.
“Saya akan suarakan kepada pemerintah pusat agar kebutuhan penyuluh KB di Maluku sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Berdasarkan Data kebutuhan PKB di Maluku sebanyak 541 PKB tetapi sd Mei 2026 terdapat 188 PKB yg bertugas di 118 kec dan 1.235 desa/kelurahan, yg tersebar di 1.340 Pulau jadi masih kekurangan sekitar 353 PKB mudah-mudahan ini bisa direalisasikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Maluku, Dr. Edi Setiawan, S.Si., M.Sc., MSE., mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi petugas lapangan dalam menjalankan pelayanan di wilayah kepulauan.
Menurutnya, para penyuluh tidak hanya menghadapi luasnya rentang kendali wilayah, tetapi juga keterbatasan sarana transportasi serta kondisi cuaca yang kerap menghambat mobilitas antar pulau.
“Petugas lapangan di wilayah kepulauan sering menggunakan biaya pribadi untuk berpindah dari satu pulau ke pulau lain karena keterbatasan fasilitas transportasi,” katanya.
Edi mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan berbagai program prioritas Kemendukbangga/BKKBN di Maluku, seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), hingga pendampingan keluarga berbasis siklus kehidupan.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, ia menegaskan semangat pelayanan para penyuluh KB di Maluku tetap tinggi dalam mendampingi masyarakat hingga ke wilayah-wilayah terpencil.
“Kondisi geografis yang sulit tidak mengurangi semangat kami untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. (MP/Humas BKKBN Maluku)
