AMBON, MPNews.com — Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi Mitra dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Maluku Tahun 2025, yang digelar di Zest Hotel, Ambon, Selasa (4/11/2025).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dr. Mauliwatty Bulo, M. Si mengatakan, rapat Kordiansi Mitra kerja ini merupakan salah satu wadah evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
“Melalui kegiatan diharapkan dapat mengevaluasi pelaksanaan program bangga kencana dan stunting serta menetapkan langkah langkah strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting serta mendukung visi dan misi pemerintah provinsi Maluku Transformasi Maluku Menuju Maluku Yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Dia mengakui, Stunting adalah masalah kurang gizi kronis akibat, kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, dan infeksi berulang sehingga, mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak dengan penampakan tinggi badan anak Lebih rendah atau pendek dari standar usianya.
Karena itu, salah satu fokus pemerintah saat Ini dengan pencegahan Stunting yang bertujuan agar anak-anak Maluku, dapat tumbuh dan berkembang secara optimal disertai kemampuan emosional, sosial dan fisik.
“Semua Itu untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah menyiapkan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” paparnya.
Dia menjelaskan, tujuan dilaksanakan kegiatan ini antara lain, penguatan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan Stunting melalui optimalisasi sumber daya dan konvergensi lintas sektor agar tercapainya integrasi program pelayanan intervensi Stunting di Provinsi Maluku mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta melakukan penguatan dalam upaya konvergensi percepatan penurunan Stunting di Provinsi Maluku bersama pemangku kepentingan yang berkesinambungan.
Dia juga menyampaikan beberapa hal penting sebagai berikut yakni, angka kelahiran total/TFR (total fertlility rate) Provinsi Maluku mencapai 2,42 Artinya Rata-Rata Seorang Ibu di Maluku selama masa reproduksinya (15-49 tahun) melahirkan 2-3 orang anak.
Sementara itu, prevalensi penggunaan kontrasepsi modern/mCPR tahun 2024 mencapai 51,82 %
Sedangkan lanjut dia, persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmetneed mencapai 26,9 %.
Di lain pihak, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya Stunting antara lain,
1) Praktek pengasuhan yang dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta sesudah melahirkan;
2) Pelayanan ANC–Antenatal Care dan Post-Natal Care yang kurang berkualitas;
3) Akses ke makanan bergizi yang masih kurang, karena harga makanan bergizi yang relatif mahal;
4) dan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang dapat mempengaruhi terjadinya infeksi berulang yang berdampak pada perkembangan anak.
“Untuk itu, penanganan permasalahan Stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi beresiko Stunting, ” ungkapnya.
Dalam pelaksanaan program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting telah dialokasikan dana DAK sub bidang KB di 11 kab.kota yang ditransfer masuk ke kas daerah di tahun 2025 sebesar Rp. 41.623. 354.000
Karena itu, dalam melaksanakan program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting di provinsi maluku tahun 2025 kami menghadapi beberapa tantangan utama dan focus strategi untuk peningkatan capaian akibat keterbatasan alat dan obat kontrasepsi menyebabkan terhambatnya layanan keluarga berencana kepada pasangan usia subur yang ingin menggunakan kontrasepsi, karena kita masih focus pada pelayanan KB-MKJP.
“Strategi ini kita upayakan melalui peningkatan kualitas pelayanan peserta KB baru dengan meningkatkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan agar pelayanan KB dapat memanfaatkan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS,” terangnya.
Dia menambahkan, kegiatan ini merupakan cerminan dari komitmen kami dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Dukungan dari Bapak Gubernur, Bapak ibu mitra kerja baik pemerintah daerah maupun Kab/Kota sangat diharapkan.
“Semoga dimasa yang akan datang program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku semakin berkualitas,” tandasnya.
Ditempat yang sama, Wakil Gubernur Abdullah Vanarh menegaskan, stunting kini menjadi isu strategis nasionaldan menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
“Kalau dulu stunting ini belum menjadi isu besar, tetapi dalam perjalanannya menjadi hal yang sangat penting. Kini BKKBN bukan hanya berbicara soal keluarga berencana, tetapi juga menjadi lembaga terdepan dalam percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Berdasarkan data BKKBN dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, angka prevalensi stunting di Maluku tahun 2023 dan 2024 masih berada di kisaran 28,4 persen, jauh di atas target nasional sebesar 14 persen.
“Maluku termasuk dalam 18 provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia,” ucapnya.
Vanath menekankan bahwa penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan.
“Bicara stunting berarti bicara soal nutrisi, pola asuh, lingkungan, dan kesehatan. Karena itu semua instansi harus berperan. Pemerintah daerah telah membentuk tim percepatan penurunan stunting yang dipimpin oleh Wakil Gubernur sendiri,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa mulai tahun 2026, program percepatan stunting akan diperkuat dalam perencanaan daerah dengan melibatkan seluruh OPD dan organisasi mitra agar langkah penanganan lebih terukur dan terkoordinasi.
Karena itu, Stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi rendahnya pengetahuan orang tua, pola asuh yang keliru, dan kondisi ekonomi keluarga yang lemah.
“Pola asuh menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting. Di banyak daerah, anak-anak menikah di usia muda, belum memahami cara merawat bayi dengan baik, dan akhirnya anak-anak mereka rentan terhadap stunting,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga menjadi faktor penting dalam memastikan terpenuhinya gizi anak.
“Jika ekonomi keluarga kuat, kebutuhan nutrisi bayi pasti terpenuhi. Namun bila belum, pemerintah harus hadir dengan langkah mitigasi dan program pemberdayaan,” tegas Vanath.
Dalam arahannya, Vanath mengajak seluruh pihak untuk menjadikan gerakan penurunan stunting sebagai gerakan bersama dan berkelanjutan.
“Kita tidak perlu banyak anak, yang penting anak-anak kita produktif dan sehat. Anak-anak inilah yang akan menjadi sumber daya manusia unggul menyongsong Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Dalam rapat ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku tentang, peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis kependudukan untuk percepatan penurunan stunting serta nota kesepahaman antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dengan Kepala BPS Provinsi Maluku tentang harmonisasi rumah data kependudukan dan desa cinta statistik menuju satu data terintegrasi sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendukung program percepatan penurunan stunting melalui Data yang akurat dan kolaborasi lintas sektor.
Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Rapat Kordinasi Mitra Kerja Percepatan Dan Penurunan Stunting Disaat Ini Adalah Sebanyak 150 Orang Yang Terdiri Dari: Pimpinan Opd Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Serta Mitra Kerja Yang Mempunyai Hubungan Dengan Penanganan Stunting, Tp-Pkk Provinsi Maluku, Tp-Pkk Kota Ambon, Instansi vertikal, Tni /Polri/ Organisasi Wanita. (MP/Norin)
