Diseminasi Laporan Kependudukan Maluku 2025, BKKBN Maluku Tekankan Penduduk sebagai Modal Pembangunan

oleh -28 Dilihat
oleh

AMBON, MPNews.com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan BKKBN Maluku menegaskan pentingnya pemahaman dinamika kependudukan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Mincie H. Ubro, S.Hut., M.Si, saat mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dalam kegiatan Diseminasi Laporan Kependudukan Provinsi Maluku Tahun 2025, di Baileo Kencana Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Senin (15/12/2025).

Dalam sambutannya, Ubro menegaskan bahwa penduduk memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

“Penduduk bukan hanya objek pembangunan, tetapi subjek sekaligus modal utama dalam memajukan bangsa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seluruh perubahan struktur, komposisi, persebaran, dan kualitas penduduk sangat memengaruhi efektivitas kebijakan pembangunan.

Oleh karena itu, pembangunan nasional yang berkelanjutan membutuhkan pemahaman yang kuat terhadap dinamika kependudukan.
Lebih lanjut disampaikan, Kemendukbangga/BKKBN memiliki mandat untuk memperkuat pengendalian penduduk melalui penyediaan data, analisis, dan rekomendasi berbasis bukti atau evidence-based policy.

“Salah satu instrumen strategis dalam penyediaan informasi yang telah kita ikuti secara nasional melalui virtual tadi adalah Laporan Kependudukan Indonesia (LKI), Laporan Kependudukan Provinsi (LKP), Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), dan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK),” jelasnya.

Menurutnya, tahun 2025 menjadi momentum strategis karena merupakan periode awal implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029. Oleh sebab itu, diperlukan forum untuk mendiseminasikan hasil laporan agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Ia juga menyampaikan bahwa hasil penyusunan Laporan Kependudukan Provinsi Maluku 2025 akan memberikan gambaran capaian pembangunan kependudukan sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap dinamika penduduk dan kependudukan di berbagai tingkatan wilayah.

Diketahui, kegiatan diseminasi tersebut dihadiri oleh Bappeda Provinsi Maluku, BPS Provinsi Maluku, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku, Dinas PPKB Kota Ambon, Bappedalitbang Kota Ambon, Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kependudukan Universitas Pattimura dan akademisi, serta seluruh peserta yang hadir. (**)