JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik Ir.Sadali Ie,M.Si,IPU,sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Maluku,yang berlangsung di Sasana Bhakti Praja kantor Kemendagri Jakarta,Jumat (26/4/2024).
Adapun,Sadali Ie dilantik berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 51/P Tahun 2024, tentang pengesahan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur,serta pengangkatan Penjabat Gubernur Maluku.
Pelantikan ini dimulai dengan Pengambilan Sumpah oleh Mendagri, yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan dan pakta integritas oleh Pj Gubernur Maluku dan Menteri Dalam Negeri, disertai dengan pemasangan tanda pangkat, penyematan tanda abatan dan penyerahan Keputusan Presiden Republik Indonesia, oleh Menteri Dalam Negeri.
Sadali diangkat sebagai Penjabat Gubernur Maluku, terhitung sejak saat pelantikan untuk masa jabatan paling lama 1 Tahun.
Acara tersebut dihadiri juga oleh Gubernur Maluku Periode 2019-2024 Murad Ismail dan Ketua TP PKK Periode 2019-2024 Widya Pratiwi Murad, Penjabat Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Nita Sadali, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Lingkungan Kemendagri BNPP, Forkopimda Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Stakeholder terkait.
Dalam sambutannya Mendagri mengatakan Pelantikan Penjabat Gubernur Maluku ini dilakukan setelah melalui proses penilaian yang panjang.
“Semua Calon Penjabat Gubernur termasuk usulan yang ada, dibahas satu per satu dan ini sudah melalui proses penilaian yang sangat panjang, yang selanjutnya disampaikan ke Mendagri dan dilaporkan serta berdiskusi dengan Presiden, karena sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa untuk Penunjukan Penjabat Gubernur adalah kewenangan Presiden, sementara Bupati Walikota Kewenangan Mendagri,”terangnya.
Ia juga mengatakan, berkaitan dengan pelaksanan acara ini, Sadali resmi menjadi Penjabat Gubernur Maluku untuk mengisi kekosongan dengan berakhirnya masa jabatan Murad Ismail pada 24 april 2024 yang lalu, yang langsung di ganti PLH, dan sesuai aturan, pelantikan hari ini dilaksanakan, sehingga Sadali memiliki kewenangan yang sama dengan tugas Gubernur definitif yang dipilih oleh rakyat, kecuali 4 hal, dan hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dimana salah satunya tidak boleh melakukan mutasi jabatan, apalagi menjelang pilkada 6 bulan sebelum pendaftaran, kecuali atas ijin Mendagri.
Menepis isu yang berkembang selama ini terkait Pelantikan yang dilakukan Gubernur Maluku pada Jumat, 19 April 2024 yang lalu, maka berdasarkan penjelasan dari Mendagri dapat diketahui bahwa usulan tersebut sudah diajukan namun ada penumpukan, dan hal ini tidak hanya terjadi di Provinsi Maluku, namun beberapa daerah lainnya pun demikian, dan berdasarkan Penilaiannya maka pelantikan tersebut dianggap sah, terhitung 23 April sebelum berakhirnya masa Jabatan Gubernur.
“Kami harus melayani permintaan mutasi yang banyak sekali, dimana Ada 37 provinsi lain, dengan total 98 kota dan 416 kabupaten totalnya 552 provinsi kabupaten kota, yang harus dilayani termasuk untuk pelayanan permohonan mutasi dan sudah numpuk. Sehingga ini menjadi problem internal, dan menyebabkan keterlambatan, sheingga untuk dilaksanakan pelantikan pada jumat yang lalu dan setelah di cek di Ditjen Otonomi Daerah kelengkapan mencukupi, dan surat akan diserahkan tertulis berikutnya, sebelum berakhir masa akhir jabatan 23 April 2024, karena tidak mungkin pelantikan ulang lagi.”tegasnya.
Jadi, dirinya mengatakan mutasi itu tidak boleh dilakukan oleh Penjabat Gubernur maupun Gubernur Definitif, 6 bulan sebelum pendaftaran kecuali atas ijin Mendagri, dan Mendagri pasti akan sangat selektif agar tidak terjadi banyak gejolak.
“Saya kira dinamika politik di Maluku tidak ringan, oleh karena itu saya minta betul di Maluku lakukan langkah-langkah proaktif, kerjasama dengan Forkopimda dan stakeholder terkait di tengah situasi sekarang masa sengketa legislatif, setelah itu akan menghadapi agenda yang sangat penting yaitu pilkada, yang serempak seluruh Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia,”ungkap Mendagri.
Dirinya meminta Penjabat Gubernur dapat segera merealisasikan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebagai komitmen untuk membiayai pilkada.
“Dalam konteks pilkada ini, penjabat sebagai birokrat non partai tolong mengambil posisi netral biarkan bertanding secara sehat.”tandasnya. ( MPnews )
