Budi Setiyono- Sesmendukbangga
Pernahkah anda melihat fenomena warung berjejer menawarkan menu yang sama di rest area atau foodcourt? Itu bukan suatu kebetulan, melainkan cermin belum adanya sistem tata kelola kehidupan sosial yang “well engineered”.
Demikian juga di pasar kerja Indonesia, kita sering menemui iklan lowongan kerja yang terdengar mustahil: mencari seorang staf administrasi, namun fasih mengoperasikan desain grafis, mampu mengelola media sosial, sekaligus cakap dalam urusan logistik.
Fenomena “manusia serba bisa” atau generalist ini sering kali dipuja sebagai bentuk adaptabilitas yang luar biasa. Namun, jika kita bedah lebih dalam, mentalitas generalis di Indonesia bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan sebuah respons traumatis terhadap sistem yang belum terintegrasi dan jaminan kesejahteraan yang masih semu.
*Jebakan Sistem yang Terfragmentasi*
Salah satu alasan mengapa orang Indonesia “dipaksa” tahu segala hal adalah karena absennya sistem yang terintegrasi (integrated system). Dalam birokrasi maupun dunia kerja, kita sering menghadapi sekat-sekat informasi yang tidak saling bicara. Akibatnya, individu harus mengambil peran sebagai “penambal lubang” (gap filler).
Ketika sistem administrasi tidak otomatis, seorang karyawan harus memahami alur dari hulu ke hilir—dari urusan teknis, legal, hingga operasional—hanya agar satu tugas sederhana bisa selesai.
Di sini, menjadi generalis adalah cara untuk mengakali inefisiensi. Kita belajar melakukan banyak hal bukan karena ingin menguasai semuanya, melainkan karena tidak ada sistem yang bisa kita percayai untuk bekerja secara otomatis bagi kita.
*Diversifikasi Keahlian sebagai “Sabuk Pengaman”*
Kaitan yang paling erat dengan mentalitas ini adalah lemahnya jaminan kesejahteraan atau social safety net. Di negara-negara maju dengan jaminan pengangguran dan sistem kesehatan yang kokoh, seseorang berani menjadi spesialis yang sangat dalam (misalnya hanya ahli dalam satu jenis mikrobiologi) karena mereka tahu jika sektor tersebut goyang, negara hadir menjamin hidup mereka.
Di Indonesia, spesialisasi adalah kemewahan yang berisiko tinggi. Tanpa jaminan hari tua yang memadai atau tunjangan pengangguran yang pasti, menjadi spesialis berarti menaruh semua telur dalam satu keranjang yang rapuh.
Jika industri spesifik tersebut runtuh, sang spesialis akan kehilangan pegangan.
Oleh karena itu, masyarakat kita memilih melakukan diversifikasi keahlian. Menjadi generalis adalah bentuk “asuransi mandiri”. Kita belajar berjualan online sambil tetap bekerja kantoran, atau memahami sedikit ilmu pertukangan meski berprofesi sebagai guru. Ini adalah strategi mitigasi risiko; jika satu pintu tertutup, kita masih memegang sepuluh kunci lain untuk mencoba pintu berbeda.
Fokusnya bukan lagi pada mastery (penguasaan mendalam), melainkan pada survival (kelangsungan hidup).
*Dampak pada Daya Saing Bangsa*
Namun, ada harga mahal yang harus dibayar. Mentalitas “tahu sedikit tentang banyak hal” (knowing a little about a lot) menghambat lahirnya inovasi-inovasi mendalam yang membutuhkan ketekunan spesialisasi bertahun-tahun. Kita terjebak dalam produktivitas permukaan yang melelahkan namun minim terobosan besar.
Seorang generalis yang lahir karena keterpaksaan sistemik akan terus merasa cemas. Mereka berlari ke sana kemari memadamkan api inefisiensi, namun kehilangan waktu untuk membangun fondasi keahlian yang kokoh.
*Menuju Pembenahan Struktural*
Mengubah mentalitas generalis ini tidak bisa hanya dengan imbauan agar masyarakat fokus pada satu bidang. Perubahan harus dimulai dari pembenahan struktural.
Pertama, pemerintah dan sektor swasta harus serius membangun sistem data dan operasional yang terintegrasi, sehingga individu tidak perlu lagi membuang energi untuk mengurus hal-hal administratif yang bukan porsinya.
Kedua, jaminan sosial harus diperkuat hingga ke titik di mana seorang profesional merasa “aman untuk gagal” atau “aman untuk fokus”. Ketika negara hadir memberikan jaminan kesejahteraan yang nyata, individu akan memiliki ruang napas untuk mengejar kedalaman ilmu.
Selama sistem kita masih terfragmentasi dan kesejahteraan masih menjadi tanggung jawab pribadi yang mencekam, selama itu pula “manusia serba bisa” akan terus lahir. Bukan karena mereka ingin, tapi karena sistem tidak memberi mereka pilihan untuk menjadi ahli di satu bidang saja. Karena itulah esensi BANGGALINK bisa menjadi solusi kebuntuan fragmentasi kebijakan yang selama ini terjadi.
