AMBON, MPNews.com – Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang percepatan penurunan stunting di daerah.
Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dr. Mauliwaty Bulo, M.Si, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Mitra Kerja dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Maluku Tahun 2025, yang berlangsung di Zest Hotel, Ambon, Selasa (4/11/2025).
Kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah dan Kemendukbangga/BKKBN dalam mempercepat penurunan angka stunting, sekaligus mendukung implementasi program Bangga Kencana di seluruh kabupaten/kota di Maluku.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dr. Mauliwaty Bulo, M.Si, menjelaskan bahwa nota kesepahaman ini menjadi landasan bersama dalam memperkuat koordinasi program, khususnya dalam integrasi data keluarga berisiko stunting dan optimalisasi peran mitra di tingkat daerah.
“Melalui nota kesepahaman ini, kita ingin memastikan bahwa setiap intervensi penurunan stunting di Maluku berbasis pada data yang valid, terukur, dan dikerjakan secara bersama-sama oleh seluruh sektor,” ujar Mauliwaty.
Ia menambahkan, kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku tidak hanya sebatas formalitas, tetapi menjadi langkah nyata dalam memperkuat sistem pendampingan keluarga, layanan kesehatan reproduksi, dan edukasi gizi di masyarakat.
“Kita ingin membangun sistem yang lebih kokoh, di mana setiap keluarga berisiko mendapatkan pendampingan berkelanjutan. Kemendukbangga/BKKBN tidak bisa bekerja sendiri, karena percepatan penurunan stunting adalah kerja kolektif seluruh unsur daerah,” tambahnya.
Penandatanganan MoU ini juga menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menyiapkan generasi Maluku yang sehat, produktif, dan berdaya saing, sebagaimana ditegaskan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath dalam pembukaan Rakor Mitra Stunting.
“Kita tidak perlu banyak anak, yang penting anak-anak kita produktif dan sehat. Anak-anak inilah yang akan menjadi sumber daya manusia unggul menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Vanath.
Vanath juga menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan peran seluruh pihak — mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, organisasi masyarakat, hingga lembaga keagamaan.
Kerja sama antara Pemprov Maluku dan Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem pembangunan keluarga di daerah, dengan menitikberatkan pada penguatan intervensi berbasis keluarga, pemanfaatan data keluarga berisiko stunting, serta perluasan edukasi bagi remaja melalui program Generasi Berencana (GenRe).
Melalui MoU ini, Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mendorong sinergi lintas sektor, memperkuat peran daerah, dan memastikan setiap anak Maluku tumbuh sehat, cerdas, serta siap menghadapi masa depan menuju Indonesia Emas 2045. (BKKBN)
