AMBON, MPNews.com – Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Dr. Edi Setiawan, S.Si., M.Sc., MSE, menegaskan kesiapan BKKBN Maluku untuk berkolaborasi dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku.
Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Advokasi Gerakan Bersama Kurangi Stunting (Gebrak Stunting) Tahun 2026 yang diselenggarakan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon, Kamis (4/6/2026).
Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Dr. Edi Setiawan turut menandatangani Komitmen Kolaborasi Gebrak Stunting 2026 bersama sejumlah pemangku kepentingan yang hadir, meliputi unsur pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, serta mitra pembangunan lainnya.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pattimura Balai POM Ambon itu merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan stunting. Program Gebrak Stunting Tahun 2026 difokuskan pada intervensi bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di luar cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan dukungan donasi dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menyasar keluarga fakir miskin sesuai peruntukan zakat.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Dr. Edi Setiawan, S.Si., M.Sc., MSE, menyampaikan apresiasi kepada BPOM Ambon yang telah menginisiasi kolaborasi berbagai pihak dalam upaya penanganan stunting di Maluku.
Menurutnya, stunting merupakan persoalan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak karena tidak dapat ditangani oleh pemerintah semata.
“Stunting ini adalah bentuk atau contoh dari bagaimana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dan lembaga-lembaga terkait untuk kita sama-sama mengatasi satu problem bangsa ini,” ujarnya.
Kaper mengatakan, prevalensi stunting di Maluku masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Karena itu, berbagai inovasi dan gerakan kolaboratif perlu terus diperkuat agar mampu menjangkau lebih banyak keluarga berisiko stunting.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari komitmen yang ditandatangani, tetapi dari dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Gebrak Stunting ini menjadi salah satu inisiasi yang harus sama-sama kita dukung komitmennya. Bukan hanya tentang ditandatanganinya komitmen, tapi bagaimana intervensi yang dilakukan, bagaimana kemudian jumlah anak stunting yang berkurang dari setiap gerakan-gerakan yang kita punya,” katanya.
Lebih lanjut, Kaper mengingatkan bahwa stunting bukan hanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Kalau 28 persen itu artinya apa? Satu dari tiga balita di Maluku mengalami stunting. Bisa kita bayangkan kalau mereka tumbuh dan berkembang dengan kondisi stunting yang bukan hanya soal tinggi badan, tapi soal intelektual,” ujarnya.
Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan berbagai mitra lainnya, diharapkan upaya percepatan penurunan stunting di Maluku dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. (MP/BKKBN)
