APBD Ambon 2027 Turun 16,77 Persen, Bodewin Targetkan Ekonomi Tumbuh 6,69 Persen

oleh -11 Dilihat
oleh

AMBON, MPNews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengusulkan belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,141 triliun. Angka ini turun 16,77 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026 yang mencapai Rp1,332 triliun.

Meski menghadapi penurunan kemampuan anggaran, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6,69 persen pada 2027.

Hal tersebut disampaikan Bodewin saat menyerahkan Ranperda APBD 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin (16/11/2026), di ruang rapat paripurna DPRD Kota Ambon.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa, didampingi Ketua DPRD Mourits L. Tamaela dan Wakil Ketua II Patrick Moenandar. Hadir pula Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette, pimpinan OPD, Forkopimda, serta anggota DPRD.

Dalam penyampaiannya, dia menegaskan bahwa APBD bukan sekadar kumpulan angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen utama untuk mewujudkan program pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak diukur dari besarnya dana yang dimiliki, tetapi dari manfaat yang dihasilkan bagi kepentingan publik.

“Kualitas APBD tidak hanya diukur dari besar kecilnya anggaran yang dimiliki, tetapi seberapa besar manfaat yang dihasilkan bagi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 dan tema kebijakan fiskal nasional, Tumbuh Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat, Pemkot Ambon menetapkan tema pembangunan 2027, yakni Akselerasi Transformasi Digital dan Ekonomi Kreatif untuk Ambon Berdaya Saing.

Dia mengingatkan, seluruh jajaran pemerintah daerah agar lebih cermat dalam merencanakan dan menggunakan anggaran, mengingat kemampuan fiskal daerah yang terbatas.

Ia meminta setiap rupiah uang rakyat dialokasikan berdasarkan manfaat, efektivitas, dan kontribusinya terhadap prioritas pembangunan.

Dari sisi indikator makro ekonomi, Pemkot Ambon menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,69 persen, meningkat dari capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II sebelumnya sebesar 5,36 persen secara tahunan.

Sementara tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 4,90 persen. Untuk inflasi, pemerintah menetapkan sasaran pengendalian pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen melalui strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menjadi perhatian dengan angka 11,67 persen. Pemkot Ambon akan mendorong sektor pariwisata, UMKM, dan berbagai kegiatan ekonomi kreatif untuk memperluas kesempatan kerja.

Dari sisi anggaran, pendapatan daerah 2027 direncanakan sebesar Rp1,167 triliun atau turun 1,95 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026 sebesar Rp1,190 triliun.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp261,05 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp906,76 miliar.

Sementara belanja daerah dialokasikan sebesar Rp1,141 triliun, terdiri atas belanja operasi Rp973,99 miliar, belanja modal Rp82,20 miliar, belanja tidak terduga Rp9,02 miliar, serta belanja transfer berupa bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp75,84 miliar.

Untuk pembiayaan daerah, Pemkot menganggarkan pembiayaan neto sebesar Rp55,75 miliar. Angka tersebut terdiri atas penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp1,10 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp56,85 miliar.

Dengan komposisi tersebut, rancangan APBD 2027 mengalami defisit sebesar 2,48 persen dari pendapatan daerah.

Dia menyebutkan, defisit tersebut masih berada dalam batas toleransi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2026.

“Langkah ini kita ambil sembari berharap adanya relaksasi transfer keuangan ke daerah dari pemerintah pusat. Jika kita tidak berani mengambil langkah ini, kita akan kesulitan melaksanakan berbagai program prioritas,” ujarnya.

Ia berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dapat berjalan lancar sehingga penetapannya tidak melewati batas waktu yang ditentukan.

Menurutnya, ketepatan waktu penetapan APBD sangat penting agar seluruh program pemerintahan dan pembangunan Kota Ambon pada 2027 dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.

Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyerahan Ranperda APBD 2027 beserta Nota Keuangan oleh Wali Kota Ambon dan Ketua DPRD Kota Ambon sebagai tahapan awal pembahasan bersama sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (MP/**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.