DPRD Ambon Perkuat Sinkronisasi Pokir dengan RKPD, KUA-PPAS dan APBD

oleh -3 Dilihat
oleh

AMBON, MPNews.com – DPRD Kota Ambon memperkuat penyelarasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon”, di Hotel Santika Ambon, Sabtu (14/11/2026).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas anggota DPRD dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar terintegrasi dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah.

Sekretaris DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenussa, menjelaskan bahwa penyusunan Pokir masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran, tumpang tindih usulan dengan hasil Musrenbang, hingga belum optimalnya sinkronisasi prioritas pembangunan antara DPRD dan pemerintah daerah.

Karena itu, ia menegaskan bahwa setiap usulan Pokir harus berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan serta dikelola secara transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Ambon, Mourist Tamaela, menegaskan bahwa Pokir bukan sekadar daftar keinginan politik, melainkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses, rapat dengar pendapat (RDP), dan kegiatan kedewanan lainnya.

Menurutnya, tantangan utama adalah memastikan seluruh usulan tersebut terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Tantangan yang sering kita hadapi di lapangan adalah bagaimana memastikan pokok-pokok pikiran DPRD selaras dan terintegrasi secara utuh ke dalam dokumen perencanaan daerah, tanpa keluar dari koridor regulasi yang berlaku,” ungkapnya.

Mourist berharap Bimtek ini memberikan pemahaman teknis kepada anggota DPRD, pendamping reses dan staf sekretariat mengenai mekanisme penyelarasan Pokir, termasuk rambu-rambu hukum dan standar akuntabilitas dalam perencanaan anggaran.

Dengan demikian, potensi permasalahan administrasi maupun hukum dapat diminimalkan dan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bimtek tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku.

Kegiatan berlangsung dalam dua sesi, yakni pemaparan materi dan diskusi panel, dilanjutkan forum diskusi antara DPRD dengan organisasi perangkat daerah (OPD).
Bimtek secara resmi dibuka oleh Ketua DPRD Kota Ambon, Mourist Tamaela. (MP/**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.