AMBON, MPNews.com – Pemerintah Kota Ambon terus berupaya memperkuat strategi penanganan dan penurunan angka stunting dengan melibatkan dukungan langsung dari pemerintah pusat. Langkah konkret ini ditempuh melalui koordinasi lintas kementerian serta fokus utama pada peningkatan kinerja Posyandu hingga ke tingkat desa dan kelurahan, serta perbaikan fasilitas sanitasi masyarakat.
Pembahasan mendalam terkait rencana percepatan penanganan ini digelar dalam pertemuan konsultasi khusus yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, secara daring.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Nawasena, Selasa (12/5/2026), dan menjadi tindak lanjut resmi atas permohonan audiensi yang diajukan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Ambon. Permohonan tersebut tertuang dalam surat Nomor 000.7/35.1/Bappeda Litbang/2026 tertanggal 7 Mei 2026, dengan tujuan mendapatkan arahan teknis dan kebijakan langsung dari pemerintah pusat demi keberhasilan program di daerah.
Forum strategis ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, antara lain perwakilan dari Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Kementerian Kesehatan. Dari unsur pemerintah daerah, hadir langsung Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon, Dr. Enrico Matitaputty, didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Turut hadir Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Welly Patty, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Melianus Latuihamallo, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Ivonny Alexandra Wilhelmina Latuputty, Kepala Dinas Sosial Dr. Wendy Pelupessy, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Desa (DP3MD) Megy Lekatompessy, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Ambon, Lisa Watimena, menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon sebenarnya telah bergerak melakukan berbagai langkah awal. Berbagai diskusi dan koordinasi lintas sektor di tingkat daerah telah dilakukan untuk merumuskan langkah kerja, namun kehadiran dan arahan dari pemerintah pusat dinilai sangat diperlukan agar program berjalan lebih terarah dan berdampak luas.
“Bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon dan Tim Pembina Posyandu, kami telah melakukan langkah awal melalui diskusi bersama pihak terkait di Ambon. Hari ini kami hadir secara khusus untuk mendapatkan arahan dan petunjuk langsung, agar upaya percepatan penurunan stunting di Kota Ambon dapat berjalan lebih maksimal dan tepat sasaran,” ujar Lisa.
Ia menegaskan bahwa dukungan teknis dari pemerintah pusat menjadi kunci utama, terutama dalam hal penguatan kualitas pelayanan di Posyandu serta efektivitas pelaksanaan program penanganan stunting di lapangan. Posyandu dianggap sebagai garda terdepan yang sangat strategis, sehingga penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di tingkat akar rumput menjadi prioritas utama.
Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon, Riko, turut memaparkan kondisi riil di lapangan serta sejumlah tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah. Salah satu kendala utama yang disorot adalah kebutuhan untuk memperkuat kembali koordinasi lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih program, serta perlunya pendampingan teknis berkelanjutan bagi para kader Posyandu yang bertugas langsung melayani masyarakat.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kokoh antara pemerintah pusat dan daerah.
Fokus utama pengembangan ke depan tidak hanya tertuju pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga diperkuat dengan perbaikan akses sanitasi dan air bersih, yang merupakan faktor krusial dalam mencegah kasus stunting, demi mewujudkan generasi muda Kota Ambon yang sehat, cerdas, dan berkualitas. (MP/**)
