AMBON, MPNews.com – Provinsi Maluku, Maluku mengalami deflasi sebesar 0,07 persen secara bulanan (mtm) pada September 2026, setelah pada Agustus 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,81 persen (mtm).
Hal ini disampaikan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Surya Alamsyah dalam rilis yang dikirim kepada media ini, Jumat (2/10/2026).
Menurut dia, secara spasial, deflasi terjadi di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 1,19 persen (mtm) dan Kota Tual sebesar 0,10 persen (mtm).
Sedangkan Kota Ambon masih mencatatkan inflasi sebesar 0,68 persen (mtm).
Apabila kata dia, dilihat secara tahunan, inflasi Provinsi Maluku pada September 2026 tercatat sebesar 3,91 persen (yoy).
“Angka tersebut masih berada di atas rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,50±1 persen (yoy), sekaligus meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang berada pada level 3,68 persen (yoy),” ujarnya.
Dia mengatakan, salah satu kelompok yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan harga pada September adalah kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, yang mencatat deflasi sebesar 0,01 persen (mtm).
Sementara itu, deflasi pada kelompok tersebut terutama didorong oleh penurunan harga sejumlah komoditas perikanan. Beberapa di antaranya yakni ikan tongkol dengan andil deflasi sebesar 0,20 persen, ikan cakalang 0,18 persen, ikan selar 0,11 persen, dan ikan layang 0,10 persen.
“Penurunan harga komoditas perikanan tersebut sejalan dengan mulai masuknya musim peralihan II dari musim timur yang disertai dengan kondisi gelombang laut yang mulai menurun. Kondisi tersebut turut mendukung peningkatan produktivitas nelayan sehingga pasokan komoditas perikanan menjadi lebih baik,” paparnya.
Namun, tekanan deflasi tersebut tertahan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura dan sayuran. Cabai rawit tercatat memberikan andil inflasi sebesar 0,15 persen, disusul labu siam sebesar 0,07 persen, serta terong, tomat, dan sawi hijau yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,06 persen.
“Kenaikan harga komoditas hortikultura tersebut dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan periode El Niño yang berdampak terhadap produktivitas serta pasokan sejumlah komoditas pertanian,” katanya.
Untuk tetap menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi tekanan inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat berbagai langkah pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
“Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan melalui empat pilar pengendalian inflasi atau 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, pada aspek keterjangkauan harga, pemerintah secara rutin melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta penyaluran beras SPHP guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu mempertahankan stabilitas harga pangan.
Sementara itu lanjut dia, dari sisi ketersediaan pasokan, pemerintah terus mendorong penerapan Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS), penyuluhan serta pengembangan desain pertanian, dan penyerapan gabah oleh Bulog.
“Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi sekaligus memastikan kecukupan pasokan pangan,” terangnya.
Sementara itu, kata fia, pada aspek kelancaran distribusi, TPID memperkuat kerja sama antardaerah (KAD), memperluas jaringan distribusi pangan, serta mendorong kolaborasi pemasaran strategis dari daerah sentra produksi menuju wilayah lain yang membutuhkan pasokan.
“Adapun dari sisi komunikasi efektif, TPID terus melakukan pemantauan perkembangan harga dan pasokan pangan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ekspektasi masyarakat terhadap inflasi tetap terkendali,” jelasnya.
Untuk itu, kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku menyampaikan bahwa, berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga stabilitas harga di tengah dinamika pasokan pangan dan kondisi cuaca. (MP/Norin)
